Sabtu, 13 Maret 2021

Kapolri Dorong Pelaku UMKM Berani Membuat Inovasi

Kapolri Dorong Pelaku UMKM Berani Membuat Inovasi

SULUH POS ■ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silahturahmi dengan pimpinan Bank BRI. Kegiatan itu membahas soal inovasi dan gagasan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di saat pandemik Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, silahturami tersebut dapat mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan masyarakat yakni, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah Pandemik Covid-19.

“Dari kepolisian sangat konsen untuk bersama-sama Kementerian atau Lembaga untuk mendorong program UMKM, mendorong UMKM untuk berani membuat inovasi,” kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/3/2021).

Menurut Sigit, inovasi UMKM saat ini sangat penting. Sebab itu, diperlukan peranan dari pihak Bank BRI dalam menciptakan inovasi di kegiatan UMKM. Misalnya, edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Mengingat, hal itu menjadi salah satu stimulus untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ketika terjadinya pandemik virus corona dewasa ini.

“Dan diberi pendampingan agar bisa bertumbuh dengan baik, apalagi di dukung oleh BRI dan memberikan keyakinan yang lebih tahu Customer,” ujar Sigit.

Sigit juga mempersilahkan kepada pihak BRI untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada Bank BRI untuk dapat mendorong kesejahteraan seluruh jajaran kepolisian misalnya seperti pembangunan asrama dan rumah personel.

“Tekait kepolisian, gaji, remunerasi, mendorong peningkatan kesejahteraan anggota seperti pembangunan rumah, semoga bisa di support,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Sunarso meminta kepada Mabes Polri untuk membantu melakukan pengamanan dalam mengawal perkembangan perekonomian nasional.

“Perekonomian nasional sangat strategis. Mohon bantuan mengamankan ekonomi nasional,” kata Sunarso.

Terkait inovasi UMKM, Sunarso menyebut, pihak Bank BRI memang concern terhadap hal itu. Oleh sebab itu, Ia menyambut baik gagasan dari Kapolri soal penguatan UMKM tersebut.

“Merestruktusasi UMKM untuk perekonomian dan masih positif. Terima kasih suport Polri baik itu pengamanan, gaji dan marketing,” tutur Sunarso.

( Imam Santoso / Hms )

Kamis, 11 Maret 2021

Menaker Tinjau Kelompok Difabel Penerima Bantuan JPS TKM di Boyolali

Menaker Tinjau Kelompok Difabel Penerima Bantuan JPS TKM di Boyolali

SULUH POS ■ Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meninjau penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Rabu (10/3/2021). Penerima atas nama kelompok Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB) Karya Mandiri itu berlokasi di Klewor, Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah.

“Program ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik, sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja,” tutur Ida.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker mengatakan, kunjungannya ke FKDB karena tergerak setelah menonton video Ketua FKDB, Sri Setianingsih, yang melakukan pemberdayaan para penyandang disabilitas.

"Saya sudah menonton video Mbak Sri tentang pemberdayaan difabel, dan saya tergerak untuk meninjau secara langsung," kata Menaker.

Ida meminta FKDB agar meningkatkan usaha penggemukan kambingnya, sehingga manfaat yang dirasakan para difabel menjadi lebih banyak. Permintaan juga disampaikan kepada Disnaker setempat agar mendata kebutuhan FKDB.

"Saya kira ini harus diberi akses lagi. Jadi yang memiliki usaha sudah mulai berkembang harus bisa dikembangkan lagi sampai jadi," ucapnya.

Ida menjelaskan, JPS TKM merupakan program yang dimaksudkan untuk meminimalkan dampak Covid-19. Sasaran utamanya masyarakat penganggur dan setengah penganggur.

"Program ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menekan angka penganggur dan setengah penganggur," jelas Ida.

Sementara itu, Ketua FKDB, Sri Setianingsih, mengatakan, pihaknya mendapatkan program  JPS TKM dari Kemnaker untuk penggemukan kambing. Sri menilai program tersebut sangat bermanfaat bagi kelompoknya.

Sri berharap, program JPS tersebut dapat berlanjut, sehingga keberlangsungan pemberdayaan difabel yang berjumlah 4.963 ini berjalan dengan baik dan lancar.

"Kami berharap program JPS seperti ini bisa ditingkatkan, dan kami berharap, kami lebih diperhatikan sama ibu menteri," pungkas Sri Setianingsih. (WP)

Minggu, 07 Maret 2021

Menparekraf Genjot Program Desa Wisata, Bangun 289 Homestay di Sulawesi Utara

Menparekraf Genjot Program Desa Wisata, Bangun 289 Homestay di Sulawesi Utara

SULUH POS ■ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, desa wisata menjadi salah satu program unggulan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang merupakan satu dari lima destinasi super prioritas.

Hal ini disampaikan Menparekraf Sandiaga saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Marinsow, pada Sabtu (6/3).

Di desa ini telah berdiri puluhan homestay yang merupakan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

"Pariwisata harus hadir untuk memberdayakan masyarakat. Dan desa wisata, program homestay yang kami pandu bersama teman-teman dari PUPR adalah wujud nyata pemerintah hadir dalam membangkitkan ekonomi masyarakat," kata Sandiaga.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda; Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Kementerian PUPR, Hujurat; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Erick Aldrin Singarimbun; Kepala Satker Penyediaan Perumahan Sulut, Recky Lahote; PPK Swadaya dan RUK, Stanley Tangkere; Tenaga Ahli dan Akademisi Unsrat, Jefri Kingdangen; serta Kepala Desa Marinsow, Gabriel Tamasengge.

Sementara Menparekraf didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hari Santosa Sungkari; Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Hengky Manurung; Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi, Ahmad Rekotomo; Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Wawan Gunawan; serta Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu.

Saat ini, ada 289 homestay yang dibangun di Sulawesi Utara, 43 homestay di Bunaken dan 253 homestay usaha lima desa yang berada di Likupang yaitu di Desa Wisata Marinsow, Desa Pulisan, dan Desa Kinunang. Rumah Swadaya Masyarakat dibangun oleh Kementerian PUPR untuk menunjang amenitas di Destinasi Super Prioritas Likupang.

Menparekraf berupaya menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah rencana pengembangan KEK Likupang. Ke depan, Kemenparekraf akan melakukan pendampingan kepada pemilik homestay agar dapat meningkatkan kapasitas dan pelayanan.

"Saya hari ini di Desa Wisata Marinsow mencanangkan bahwa desa wisata akan menjadi program unggulan dalam membangkitkan ekonomi masyarakat di Likupang," ujarnya.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, optimistis keberadaan homestay akan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di Desa Wisata Marinsow dan sekitarnya, serta desa-desa lain yang sedang dikembangkan menjadi desa wisata.

"Kami berharap pandemi segera berakhir dan keberadaan homestay di sini benar-benar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Joune Ganda (WP/BS).

Senin, 01 Maret 2021

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

SULUH POS ■ Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar yang dikutip dari Antara, Minggu 28 Febryari 2021.

Ia mengatakan aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat.

Peraturan tersebut, kata dia, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Perpres No 10 Tahun 2021 akan memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu. Miras oplosan, ilegal dan palsu dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres.

"Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," kata dia.

Ia mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata dia.

Senada, Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan regulasi miras nampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya,” kata dia. (ANT)


Minggu, 28 Februari 2021

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

SULUH POS ■ Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mendorong pemberdayaan petani tambak udang melalui koperasi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, Teten Masduki meminta agar tambak udang Bumi Dipasena agar turut serta mengembalikan kejayaannya melalui peningkatan produksi guna pulihkan ekonomi.

"Kawasan tambak udang Bumi Dipasena merupakan salah satu tambak udang yang terbesar, dan kita harus mengembalikan kejayaannya agar bisa membantu memulihkan perekonomian," tutur Teten Masduki, saat meninjau serta berdialog bersama Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung), di Tulang Bawang, Lampung, Sabtu (27/02/2021).

Teten mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kejayaan dan produktivitas tambak, yakni melalui pemberdayaan petambak  dengan bentuk koperasi.

"Di sini ada Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW) yang memiliki anggota sebanyak 5.530 Kepala Keluarga yang bergantung pada sektor tambak udang. Adanya perhimpunan ini dapat pula dikembangkan dengan membentuk  koperasi sehingga dapat membantu meningkatkan produksinya," kata Teten.

Menurut Teten, salah satu upaya untuk membangkitkan dan meningkatkan produksi dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui koperasi dan pembiayaan. "Pembiayaan ini juga penting dilakukan, kita menyediakan kemudahan dengan memberikan kemudahan kredit dengan bunga hanya 3 persen, namun semua harus bernaung dalam bentuk koperasi," ujar Teten.

Teten menjelaskan sinergisitas antar lembaga, masyarakat, pemerintah serta perusahaan dapat mendorong terbentuknya sistem produksi yang baik. "Saat ini kita dorong adanya kemitraan koperasi bagi petambak dengan penyediaan off taker (perusahaan penjamin), sehingga petambak tidak perlu memikirkan dimana harus menjual dan hanya fokus meningkatkan produksi," jelas Teten.

Diketahui usaha budidaya udang di kawasan Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan luas area 16.000 hektare dengan 8 kampung memiliki nilai produksi budidaya udang yang diperkirakan dapat mencapai 6 hingga 7 kuintal setiap sekali panen.

Pasalnya, seorang petambak dapat menghasilkan 1 ton hingga 3 ton dalam sehari, dengan jumlah pembiayaan pembudidayaan per orang dengan kisaran Rp30 juta hingga Rp 50 juta.

Permintaan udang khususnya jenis vaname sampai saat ini tergolong sangat tinggi terutama permintaan dari luar negeri. Indonesia membutuhkan devisa, salah satunya dengan udang karena permintaan pasar dunia tinggi sehingga hal ini menjadi prioritas kami. Tercatat tren kenaikan yg positif (21%) pada ekspor tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Target negara Indonesia menjadi negara penghasil udang nomor 3 di dunia, kini menduduki posisi nomor 5.

Potensi ini harus bisa dimaksimalkan dengan terus mencoba sistem pengembangan tambak udang rakyat. Korporitasasi petani, konsolidasi, dan kemitraan dengan perusahaan besar akan didorong. Di saat ini pun sudah ada contoh tambak udang di Muara Gembong dan diharapkan sistemnya bisa direplikasikan di Dipasena (Azwar/WP).

Selasa, 23 Februari 2021

Investor Saling Klaim Lahan Pariwisata Pantai Pinang, Begini Penjelasan BPN Kepulauan Selayar

Investor Saling Klaim Lahan Pariwisata Pantai Pinang, Begini Penjelasan BPN Kepulauan Selayar

SULUH POS ■ Lahan obyek wisata Pantai Pinang bagian pantai timur kabupaten Kepulauan Selayar yang diduga bermasalah batas lahan antar kedua pengusaha wisata dengan Mr. Jean Philippe Thomas atau sering disapa Mr. Jon diketahui sudah memiliki sertifikat hak bangunan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Selayar, Marzuki Mansur, ketika dihubungi diruang kerjanya kantor BPN, jl. Jend. Sudirman, Benteng, Selayar, pada Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya, kedua pengusaha tersebut saling mengklaim batas lahan dan saling melapor ke Polisi. 

Mr. Jon juga mengaku kesal atas urusan persyaratan lahan yang sampai saat ini belum kelar di kantor pertanahan.

Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Kepulauan Selayar, Marzuki Mansur menyebutkan sudah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan berlaku selama 30 Tahun yang masuk dalam lokasi Pariwisata Pantai Pinang, Kepulauan Selayar akan tetapi belum diketahui berapa luas lahan yang akan dimanfaatkan.

Menurut Marzuki Mansur, awalnya berkas pengurusan ke BPN atas nama orang asing, sehingga kami meminta untuk memperbaiki kembali berkas tersebut.

"Jika waktunya berlakunya telah habis dan ingin memperpanjang izin bangunan silahkan diurus kembali," jelas Kepala seksi Survey dan Pemetaan.

Ia menanggapi bahwa pengurusan kepemilikan lahan tidak diperbolehkan atas nama orang asing.

"Harusnya, atas nama kepemilikan lahan tersebut orang lokal atau pribumi. Kami meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi berkasnya, dan memasukan berkasnya belum lama ini dan kami sudah memprosesnya, tinggal menunggu waktu saja," ujar Marzuki. 

Marzuki Mansur sampaikan pula belum mengetahui kalau ada persoalan saling klaim batas antara dua Investor.

Dikatakan kalau ada saling klaim batas, harusnya mereka bisa bersurat ke kami di BPN, agar hal ini bisa dicarikan solusi.

"Hingga saat ini, saya belum tahu apakah lahan di kawasan pariwisata Pantai Pinang, sudah disurvey sebelum saya, soalnya saya masuk tahun 2020 sedangkan mereka mengurus sejak 2019," jelas Marzuki Mansur.

Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Kepulauan Selayar menyampaikan sangat mendukung program pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dalam memajukan sektor pariwisata, khusunya yang berkaitan dengan BPN. (Irwan/rls).



© Copyright 2019 SULUHPOS.COM | PANDUAN MASA DEPAN | All Right Reserved