Mengatasi Penyakit PMK Pada Sapi, Personel Jajaran Kodim 0207/Simalungun Bersama Dinas Terkait Berikan Vitamin Dan Semprot Kandang

Simalungun  |  Penyakit mulut dan kuku (PMK) banyak terjadi pada hewan ternak sapi di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana cara pemerintah mengatasi penyakit PMK pada sapi yang merugikan peternak, dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Personel BIntara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 08/Bangun jajaran Kodim 0207/Simalungun Koptu MN Daulay turun kewilayah binaan untuk melaksanakan pemberian Vitamin dan penyemprotan lahan pakan dan kandang guna pencegahan ternak sapi agar tidak  terinfeksi Virus PMK, bersama dengan Maujana Bapak Basyaruddin, Gamot Huta III Bapak Samirin dan Pemilik Ternak Ibu Wenni Sinaga, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Kamis (21/07/2022).

Pemerintah telah menyiapkan cara untuk mengatasi peningkatan dan mencegah meluasnya PMK pada sapi. Salah satu cara untuk mengatasi penyakit PMK pada sapi adalah dengan secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin PMK dalam jumlah besar untuk vaksinasi hewan ternak, dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai, terang Babinsa Koptu MN Daulay.

Vaksinasi PMK perdana telah dilakukan, selanjutnya akan didorong vaksinasi dasar sebanyak dua kali dengan interval satu bulan serta vaksinasi penguat (booster) setiap enam bulan. Pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis. “Pemerintah sedang menyelesaikan pembelian vaksin tiga juta dosis agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas,” ujarnya.

Untuk prioritas vaksinasi dibutuhkan sebanyak 28 juta dosis vaksin yang akan dipenuhi dengan vaksin impor dan vaksin dalam negeri dari Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) serta produsen vaksin dalam negeri lainnya, untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan, dengan kontrol dan pengawasan pemerintah.