Rabu, 10 Maret 2021

Temui Presiden di Istana, TP3 Ingin Kasus KM 50 Dibawa Ke Pengadilan HAM

Temui Presiden di Istana, TP3 Ingin Kasus KM 50 Dibawa Ke Pengadilan HAM

SULUH POS ■ Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek. 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dikomandoi oleh Amien Rais di Istana Negara, pada Selasa, 9 Maret 2021.

Saat bertemu Presiden Jokowi, Amien mengingatkan bahwa ancaman neraka jahanam menanti bagi mereka yang membunuh sesama mukmin.  

Melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pertemuan antara tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 dengan presiden Jokowi, berlangsung singkat, tidak lebih dari 15 menit.

"Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah tuhan bahwa hukum itu adil dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan TP3 yakin kasus tewasnya laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka ingin kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM. 

Dalam pertemuan tersebut TP3, kata Mahfud sangat berkeyakinan tewasnya enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat itu bukan pelanggaran HAM biasa.

"Kemudian diurai apa yang terjadi pertama, tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amien Rais dan pak Marwan Batubara tadi mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat, itu yang disampaikan kepada presiden," kata Mahfud. 

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menkopolhukam Mahfud Md. dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, K.H. Abdullah Hehamahua, K.H. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo. 

Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka.(**)

Minggu, 07 Maret 2021

Ini Alasan Jendral Gatot Tolak Halus Saat Diajak Kudeta AHY dari Demokrat

Ini Alasan Jendral Gatot Tolak Halus Saat Diajak Kudeta AHY dari Demokrat

SULUH POS ■ Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan sempat ditemui seseorang yang mengajaknya untuk mengudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini diungkapkan Gatot dalam sebuah wawancara dengan Bang Arief yang berlangsung pada Jumat 5 Maret 2021, sebelum KLB Deli Serdang Sumut digelar yang memutuskan Moeldoko menjadi ketua umum.

“Banyak yang bertanya kepada saya, ‘Pak, Bapak juga digadang-gadang menjadi…’. Ya saya bilang ‘Siapa sih yang enggak mau. Partai dengan 8% kalau enggak salah kan, besar, kan dia mengangkat Presiden, segala macam kaya gitu’. Ada juga yang datang sama saya,” kata Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah dalam akun IG-nya yang centang biru, @nurmantyo_gatot, Minggu (7/3/2021).

“Respons Bapak? Respons Bapak gimana?” tanya Arief.

“Datang, ‘Wuh menarik juga’ saya bilang. Gimana prosesnya? Begini pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun. Setelah turun, baru pemilihan, ‘Bapak nanti pasti deh begini, begini’. Oh begitu ya, saya bilang begitu gitu,” jelas Gatot Nurmantyo.

Mendengar visi yang dimiliki oleh pihak kudeta, Gatot lantas mengatakan tidak mudah menurunkan AHY. Gatot juga langsung teringat Istana, terlebih lagi SBY pernah memberikan kepercayaan serta amanah kepadanya.

“Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh ‘Saya ini bisa naik bintang satu, bintang dua, taruh lah itu biasalah. Tapi kalau begitu saya naik bintang tiga itu Presiden pasti tahu kan gitu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti Presiden tahu. Apalagi Presidennya tentara waktu itu Pak SBY ya kan. Tidak sembarangan gitu. Bahkan saya Pangkostrad dipanggil oleh SBY ke Istana ‘Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat’. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. ‘Laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu saja Selamat’. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lainnya lagi,” ungkapnya.

Gatot menegaskan, atas jasa dua presiden yang membesarkannya itu, ia tak ingin mengecewakan mereka.

“Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua Presiden. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Joko Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkelkan anaknya?” sambungnya.(*)

Kamis, 04 Maret 2021

Pengamat Sebut Para Cukong dan Taipan Takut Jika Anies Jadi Presiden

Pengamat Sebut Para Cukong dan Taipan Takut Jika Anies Jadi Presiden

Pengamat politik sekaligus Jurnalis senior, Harsubeno Arief berbicara soal alasan mengapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap disoroti sejumlah pihak.

Harsubeno mengungkapkan, awal persoalan kebijakan Anies Baswedan tak lepas dari reklamasi Teluk Jakarta.

Hal itu disampaikan Harsubeno lewat videonya yang tayang di kanal Youtube Off The Record FNN, seperti dilansir pada Kamis, (11/2/2021). 

Menurutnya, ada ‘harta terpendam’ dari reklamasi Teluk Jakarta tersebut, mengutip dari kalkulasi nilai ekonomi terhadap reklamasi Teluk Jakarta yang disampaikan politikus PKB Daniel Johan pada 2017 yang nilainya mencapai Rp500 triliun.

Maka dari itu, kata Hersubeno, masuk akal Anies selalu coba digoyang dan jadi sasaran kritik dalam tiap kebijakannya.

“Jadi ada kepentingan bisnis besar di sini. Ketika Anies terpilih jadi gubernur, kan kemudian dibatalkan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Itulah kepentingan jangka pendek pada waktu itu,” ujar Harsubeno.

Harsubeno dalam tayangan video itu juga mengungkapkan, dalam jangka panjang ke depan para konglomerat akan mewaspadai kebijakan dari Anies.

Mereka, menurut Harsubeno, khawatir kebijakan Anies bakal merugikan kepentingan para taipan, dan kalau Anies terus dibiarkan maka mantan Mendikbud itu akan menjadi presiden.

Ia pun mengingatkan kembali momen dulu sewaktu jelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta, ada sekelompok pendukung Teman Ahok yang muncul.
Menurut Harsubeno, teman Ahok ini muncul dengan narasi seolah Ahok memang didukung luas masyarakat Jakarta. Namun, ternyata investigasi majalah Tempo menunjukkan Teman Ahok dibiayai para taipan.

“Selepas kedok Teman Ahok terbongkar dan sebagai upaya untuk menghadang laju Anies muncul branding dan narasi pilih mana pemimpin kafir tidak korupsi dengan pemimpin muslim tapi korupsi dan jangan pakai politik aliran. Ini adalah manuver untuk menutup calon lain bisa melawan Ahok,” kata Hersubeno.

Ia meyakini, jika dulunya Ahok mulus melenggang jadi Gubernur DKI lagi pada Pilkada 2017 maka langkah Ahok di politik nasional akan kian mulus.

Bahkan bisa jadi, kata Hersubeno, gubernur DKI sebelum Anies itu akan menjadi calon wakil Presiden Jokowi di di Pilpres 2019 lalu. Dan kalau Ahok sudah terpilih maka tinggal satu tahapan lagi ia menjadi presiden Indonesia pada Pilpres selanjutnya.

“Tapi skenario berantakan, karena yang muncul Anies. Ini cilakanya (Ahok). Anies itu antitesanya framing yang mereka bangun. Kebetulan Anies kerjanya bener, ini kan membuyarkan skenario yang mereka bangun. Mereka sangat marah dan narasi Islam dan radikalisme terus mereka bangun,” tandasnya.

Rabu, 03 Maret 2021

Fadil Imran Cs Tak Hadir, TP3 Tetap Bacakan Sumpah Mubahalah Tragedi Km 50

Fadil Imran Cs Tak Hadir, TP3 Tetap Bacakan Sumpah Mubahalah Tragedi Km 50

SULUH POS ■Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menggelar sumpah mubahalah terkait peristiwa 6 laskar FPI tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Momen pembacaan sumpah mubahalah itu tanpa dihadiri pihak dari Polda Metro Jaya walaupun mereka sudah diundang. 

Pembacaan sumpah mubahalah itu disiarkan langsung lewat akun YouTube Neno Warisman Channel. Semula moderator mempersilakan pihak keluarga, yang diwakilkan oleh Ustaz Syuhada, membacakan sumpah mubahalah tersebut.

"Pada hari ini siang ini kita dari keluarga yang melakukan mubahalah, sebelum kita mulai kita coba panggil kemungkinan ada dari pihak kepolisian hadir di belakang kita kami persilakan untuk maju ke depan untuk dilakukan acara mubahalah itu. Apabila tidak, maka akan dilakukan mubahalah sepihak," ujar seorang moderator, seperti disarikan dalam YouTube Neno Warisman Channel seperti dilihat Rabu (3/3/2021).

Namun, sebelum pembacaan sumpah mubahalah itu dimulai, anggota TP3 Ustadz Abdullah Hehamahua dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Termasuk juga Ustaz Ansufri Idrus Sambo. Sejumlah pihak yang hadir dalam pembacaan sumpah mubahalah itu antara lain Amien Rais, Neno Warisman, hingga Marwan Batubara.

Setelah Ustaz Sambo menyampaikan pertanyaannya, sumpah mubahalah itu pun dibacakan.

"Demikian mubahalah tanpa kehadiran dari pihak yang merasa diundang. Silakan kalau ada pihak yang bersebelahan, merasa benar datang pada kami datang ingin bermubahalah kami tunggu," ujar seorang ustadz yang membacakan sumpah mubahalah.

Setelah pembacaan sumpah mubahalah itu, giliran Amien Rais menyampaikan pernyataan.

"Kita mengharapkan mudah-mudahan kami yakin mereka yang tidak datang, sudah kita undang tapi tidak datang maka permintaan kita pada Allah mudah-mudahan-mudahan Allah memberikan laknat bagi mereka," ujarnya.

Sementara itu, Marwan Batubara mengatakan TP3 akan terus melakukan advokasi berkelanjutan terhadap keluarga korban. Dia meminta Presiden Joko Widodo memberi perhatian.

"Saya ingin menyatakan bahwa TP3 seperti kami sudah nyatakan pada pernyataan sikap di Hotel Atlet Century bahwa kami akan terus melakukan advokasi berkelanjutan, ini salah satu, berikutnya nanti kami akan terus lakukan, sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu Presiden, jadi kami di sini mengingatkan Pak Jokowi supaya memperhatikan," ujar Marwan.

"Kami sudah kirim surat ke Pak Jokowi, tapi jawaban tak sesuai harapan kami, tak masalah, tak kecewa, tapi kembali kami menyatakan kami terus melakukan advokasi berkelanjutan, siapa tau Pak Jokowi bisa berubah sikap di tengah jalan, tapi seandaianya pun tidak, namanya advokasi sepanjang adanya nyawa di kantung badan kita akan terus melakukan itu," sambung dia.

Foto: Keluarga Korban KM 50

Sumber: FK


Senin, 01 Maret 2021

IMP-PB Hadirkan Festival Budaya Untuk Mendukung Otsus Jilid 2

IMP-PB Hadirkan Festival Budaya Untuk Mendukung Otsus Jilid 2

SULUH POS ■ Seni, tradisi dan budaya di Papua & Papua Barat perlu tetap hidup dan berkembang meski pandemik covid-19. Karena itu Intelektual Muda Papua & Papua Barat tetap bisa menggelar festival budaya dan seni untuk mendukung Otonomi khusus (Otsus) Jilid 2 Papua agar dilanjutkan.

Justman Koordinator Intelektual Muda Papua & Papua Barat (IMP-PB) mengatakan seni budaya yang digelar adalah Festival Budaya Papua & Papua Barat yang digelar di Kawasan Monas Patung Kuda, Jakarta Selatan, Senin (01/03/2021) dengan protokol kesehatan yang ditetapkan gugus tugas Covid.

“Gelaran itu agar seni budaya tetap eksis dan terlaksana karena mengingat kebudayaan perlu untuk dilestarikan dan mengingat tujuan kami adalah mendukung Otsus papua jilid 2 agar tetap dilanjutkan,” katanya saat ditemui di lokasi.

Selain secara ofline menghadirkan peserta dan pelaku seni dengan batasan peserta dan protokol kesehatan, juga daring dan streaming online youtube bisa disaksikan secara luas.

Lebih lanjut ia mengatakan, kehadiran UU Otsus bagi provinsi Papua dan provinsi Papua Barat menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas kesalahan maupun kelemahan diwaktu lalu agar masyarakat Papua dapat menikmati suasana kehidupan yang lebih baik, lebih maju serta diperlakukan secara adil dan bermartabat dalam suasana kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut.

Oleh karena itu diperlukan optimalisasi dan efektivitas pemanfaatan Otsus secara tepat, ketersediaan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang-undang Otsus yaitu Perdasus dan Perdasi, dan kesiapan serta kesungguhan dari stakeholder otonomi khusus Papua yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota (DPRP, DPRD) termasuk MRP serta dukungan berbagai komponen masyarakat sipil di Papua. 

Peran pemerintah pusat sangat penting untuk mendukung dan mengawasi serta memberikan pendampingan secara efektif kepada kedua provinsi di Papua agar UU Otsus Papua berjalan efektif dan efesien serta sungguh-sungguh berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kami mendukung dengan tegas perpanjangan pemberlakuan otonomi Khusus Jilid 2 dalam bentuk dan nama apapun di teritorial west (Propinsi Papua dan Papua Barat) dengan catatan sebagai berikut :

1. Perbaiki regulasi dan tata kelola pemerintahan dalam mengelola dana otsus Papua.

2. Evaluasi dana otsus yang sudah berjalan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan tokoh masyarakat dalam masing-masing wilayah adat Papua – Papua Barat sebelum otsus dilanjutkan.

3. Meminta pemerintah untuk membentuk badan lembaga khusus untuk mengelola dan mengontrol dana otsus tersebut.

4. Meminta semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun demi kepentingan pribadi atau kelompok.

5. Mendorong adanya perdasi dan perdasus.

6. Melanjutkan Otsus Jilid II adalah hak asli orang Papua demi kesejahteraan tanah Papua.

■ Irwan / Red

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

SULUH POS ■ Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar yang dikutip dari Antara, Minggu 28 Febryari 2021.

Ia mengatakan aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat.

Peraturan tersebut, kata dia, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Perpres No 10 Tahun 2021 akan memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu. Miras oplosan, ilegal dan palsu dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres.

"Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," kata dia.

Ia mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata dia.

Senada, Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan regulasi miras nampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya,” kata dia. (ANT)


© Copyright 2019 SULUHPOS.COM | PANDUAN MASA DEPAN | All Right Reserved