Rabu, 31 Maret 2021

Habib Rizieq Mengungkap Kebohongan Jaksa

Habib Rizieq Mengungkap Kebohongan Jaksa

SULUH POS ■ Terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) mengungkap kebohongan jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur saat mendengar tanggapan jaksa. Habib Rizieq menilai, jawaban jaksa itu bohong.

Awalnya, jaksa membacakan tanggapan atas eksepsi Habib Rizieq. Dalam tanggapannya, jaksa mengatakan, sidang eksepsi Habib Rizieq disiarkan secara streaming.

Habib Rizieq keberatan dengan tanggapan jaksa itu karena pernyataan jaksa itu bohong besar.

“Saya merasa sangat dirugikan dan saya melihat ini merupakan tindakan diskriminatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap mereka yang bertanggung jawab di bidang streaming,” kata Habib Rizieq di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (31/3/2021). ).

Habib Rizieq mengatakan pengadilan menyiarkan langsung saat jaksa membacakan dakwaan. Namun, kata dia, saat membaca pengecualian tersebut, tidak ada siaran langsung yang diberikan.

“Saat JPU membacakan dakwaan, baik di berkas persidangan saya sudah mengudara keramaian Petamburan, Megamendung, dan RS UMMI, masyarakat di seluruh Indonesia tahu tentang dakwaan jaksa,” kata Rizieq.

"Begitu saya buat eksepsi dengan kuasa hukumnya, tidak ada satupun yang disiarkan oleh bagian streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan merugikan saya, sehingga publik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap perkara saya," dia melanjutkan.

Diketahui bahwa pada saat pembacaan eksepsi, persidangan tidak dapat disaksikan secara langsung atau secara virtual. Namun, pembacaan dakwaan dan eksepsi tersebut disiarkan secara virtual melalui akun YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Habib Rizieq mengatakan ini merugikan dirinya. Ia juga menganggapnya sebagai tindakan diskriminasi terhadap dirinya.

Menariknya, begitu jaksa menanggapi eksepsi saya, baik kemarin sidang massa di Petamburan, Megamendung, maupun hari ini, jadi JPU membacakan dakwaan sudah ditayangkan. Giliran jaksa membacakan jawaban eksepsi itu dibacakan, ya. giliran tidak diperlihatkan, ini sangat merugikan saya dan ini diskriminatif, ”kata Habib Rizieq

Habib Rizieq kemudian meminta majelis hakim memutar ulang persidangan untuk pembacaan eksepsi dirinya. Jika tidak, Habib Rizieq menyatakan akan memprosesnya ke DPR dan secara hukum.

“Karena di luar sudah sibuk, saya minta dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya baca dan pembina bisa disiarkan lagi oleh tim streaming, kalau tidak diputar ulang jelas diskriminatif saya minta hukumnya. Penasehat untuk memproses ini secara politik ke DPR, juga harus digugat secara hukum, ”kata Habib Rizieq.

Menanggapi hal tersebut, ketua majelis hakim Khadwanto mengatakan akan mengkomunikasikan usulan tersebut kepada tim teknis. Ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan majelis lain.

“Terima kasih atas saran dari penasehat hukum dan tergugat bahwa persidangan akan disiarkan langsung dan akan kami komunikasikan dengan bagian teknis IT, mengenai usul terdakwa bahwa pengecualian yang tidak disiarkan dapat diputar ulang atau tidak nanti kami juga akan lakukan. berkomunikasi dengan bagian teknis dan juri lainnya, ”kata Hakim.

Untuk itu, dia meminta agar persidangan dilakukan sesuai fakta. Dia tidak ingin persidangan kasusnya dinodai dengan kebohongan.

"Saya minta sidang ini jangan sampai dibohongi," ujarnya.

Apa yang dikatakan Habib Rizieq benar adanya. Jumat lalu, 26 Maret 2021, saat Habib Rizieq Shihab dan Kuasa Hukum membacakan Pengecualian Kriminalisasi Nabi Muhammad SAW, wartawan tidak diizinkan meliput dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan siaran Live Streaming tersebut.

Namun, pada Selasa 30 Maret 2021, saat Jaksa Penuntut Umum membacakan jawaban Eksepsi Habib Rizieq dan Kuasa Hukumnya, wartawan dibebaskan untuk meliput dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara resmi menyiarkan Siaran Siaran Langsung.

Maka, ketika Habib Rizieq menguliti dakwaan jaksa dengan segudang dalil yang tidak disiarkan ke publik, namun ketika jaksa menghina Habib Rizieq sebagai sosok maksiat dan maksiat, langsung menyebar ke publik dan dengan leluasa semua alasan jaksa disiarkan.

Hari ini, Habib Rizieq kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang hari ini terkait kasus dugaan penyiaran hoax atau hoax yang menimbulkan kerancuan terkait hasil swab test di RS UMMI.

Agenda sidang membacakan tanggapan jaksa atas eksepsi Habib Rizieq. Habib Rizieq hadir secara langsung di ruang sidang.

Sumber: detik.com

Minggu, 21 Maret 2021

Kemenpora dan Polri Pastikan Gelaran Piala Menpora Terapkan Prokes Ketat

Kemenpora dan Polri Pastikan Gelaran Piala Menpora Terapkan Prokes Ketat

SULUH POS ■ Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia dan Polri memastikan pelaksaan Piala Menpora yang akan berlangsung Minggu (21/3/2021) akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Bahkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menegaskan pihak kepolisian berhak menghentikan laga jika terjadi pelanggaran prokes.
Dia mengemukakan pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, seperti PSSI, PT. LIB hingga Polri. Hal itu dilakukan agar kegiatan olahraga sepak bola dapat berlangsung dengan aman dari virus corona.

“Tak perlu khawatir, ini kan hanya uji coba, polisi berhak menghentkan laga jika terjadi pelanggaran prokes saat gelaran piala Menpora,” kata Gatot saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Menurutnya, PSSI dan PT LIB telah membuktikan gelaran pertandingan sudah sesuai prokes saat mengadakan laga uji coba Timnas U23 Indonesia melawan dua klub Indonesia, awal Maret lalu.

“PSSI dan LIB kan sudah menjelaskan prokes di stadion sebelum dan sesudah. Dua pertandingan itu lancar,” ujar Gatot.

Dia mengakui gelaran Piala Menpora ini menjadi tantangan sendiri bagi pihak penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di tengah Pandemi.

Apalagi, di negara lainnya saat ini sudah ada beberapa yang telah berhasil menggelar pertandingan olahraga seperti sepak bola. Padahal, kondisinya sama dengan Indonesia, sedang dilanda Pandemi virus corona.

“PSSI tuh di Challenge, semua pihak ingin tahu bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ucap Gatot.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menekankan penyelenggaran tersebut bakal menerapkan prokes ketat. Bahkan dia memastikan, pihak kepolisian tak segan-segan akan menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penyelenggara apabila tidak menerapkan ataupun melanggar prokes.

“Sebagaimana arahan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dilakukan dengan kedisiplinan dan adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Serta adanya penegakan aturan yang tegas,” kata Argo dikonfirmasi terpisah.

Seperti diketahui, terkait penyelenggaraan tersebut Polri memberikan izin dengan beberapa catatan.

1. Semua pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton di stadion yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun Televisi dan Media Online.

2. Membatasi jumlah pemain, official, panitia, petugas keamanan, undangan dan awak media di area pertandingan maksimal 299 orang.

3. Penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di stadion pada wilayah zona hijau Covid-19.

4. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan sebagai berikut:

A. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan dimaksud.

B. Mencegah bilamana terindikasi terjadi penyimpangan dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat penyataan permohonan izin.

C. Dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, melaporkan pada Kepolisian setempat.

D. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

E. Menaati aturan dan protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh aparat di daerah setempat.

– Bilamana terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum.

– Surat izin keramaian ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.

– Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Izin Keramaian yang telah dikeluarkan akan ditangguhkan/dicabut.

– Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya.

kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.

( Imam Santoso / Hms )

Jumat, 12 Maret 2021

DPRD Maros Minta Gedung Dipindahkan, Ini Alasannya

DPRD Maros Minta Gedung Dipindahkan, Ini Alasannya

SULUH POS ■ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maros menggelar paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Maros, pada Rabu (10/3/2021).

Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Maros akhir tahun anggaran 2020. 

Salah satu poin rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Maros yang dibacakan oleh Syamsuddin adalah permintaan agar dilakukan pemindahan gedung DPRD Maros. Pasalnya, gedung DPRD dinilai tidak layak karena keterbatasan lahan parkir. Sempitnya lahan parkir gedung DPRD membuat dewan meminta pemindahan gedung DPRD. 

Anggota Komisi II DPRD Maros Amri yusuf saat dihubungi menjelaskan, pihaknya meminta gedung DPRD dipindahkan saja mengingat tidak adanya solusi terkait lahan parkir DPRD. 

“Kita sudah minta sejak dua tahun lalu bahkan lima tahun lalu untuk lahan parkir, tapi tidak bisa karena sisi kiri dan kanan DPRD bukan lahan milik pemkab Maros tapi Kementerian dan kejaksaan jadi susah dikasih. Surat kita tidak pernah direspon, bekas penjara di sisi kanan gedung DPRD bisa dipakai, tapi tidak bisa diubah bentuknya dan tentu hal tersebut tidak bisa juga," terang Amri. 

Amri menambahkan, jika memungkinkan pihaknya meminta mall pelayanan publik yang saat ini dibangun dijadikan gedung DPRD saja sedangkan mall pelayanan publik bisa pindah ke gedung DPRD. 

“Pertimbangannya, mall pelayanan publik jika dipindah ke DPRD cukup bagus karena dekat dengan kantor Samsat dan Polres Maros. Pengurusan SIM juga bisa dilakukan di mall pelayanan publik tersebut," terangnya.

Amri melanjutkan, jika mall pelayanan publik menjadi gedung DPRD sangat bagus karena pekarangannya cukup luas baik untuk parkir maupun untuk ruang aspirasi. 

“Kami pernah berkunjung ke salah satu gedung DPRD diluar Sulsel, disana ada ruang aspirasi, jadi kalau ada yang mau demo dan bakar ban silahkan di halaman kantor bukan lagi di jalan. Kita berharap ini bisa terealisasi," pungkas Amri.  

Selain tentang pemindahan gedung DPRD, dalam rekomendasi LKPJ tersebut, beberapa poin penting rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD salah satunya terkait kebijakan umum pengelola keuangan daerah. DPRD meminta kepada eksekutif agar dilakukan pendataan atau pembaruan data wajib pajak untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan. 

“DPRD juga meminta agar dilakukan peningkatan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daeah (PAD) dan melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah," tutupnya.

( AS / Indolin )
 

Mahasiswa Papua Diberikan Pelatihan Ternak Lele, Ini Tujuannya

Mahasiswa Papua Diberikan Pelatihan Ternak Lele, Ini Tujuannya

SULUH POS ■ Dit Intelkam Polda jateng dan Polresta Surakarta melakukan penggalangan atau pendekatan kepada mahasiswa Papua yang berada di wilayah Surakarta, dengan memberikan pelatihan dan panen ternak lele, pada Kamis (11/3/21).

Dikatakan Kasubnit 3.1 Sat Intelkam, Ipda F.I. Sipayung, S.TrK, bahwa penggalangan ini dilakukan untuk mencegah upaya provokasi yang masuk, terkait isu isu Papua.

“Tujuan penggalangan ini, guna mencegah adanya upaya provokasi yang masuk kepada Adek Adek mahasiswa Papua, dengan isu yang mengenai Papua,” kata Sipayung.

Hal ini bertujuan, lanjut Sipayung, agar mahasiswa Papua yang berada di Surakarta, untuk tetap fokus melaksanakan kuliah, agar terhindar dari provokasi mengenai Papua.

“Kita harapkan mahasiswa Papua tetap fokus pada kuliahnya, dan kita menambahkan ketrampilan dalam beternak ikan lele,” harapnya.

Sementara itu, Moses Ferdinan Khamer (ketua HIMPAS) menyampaikan, ia mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri sudah dapat pembelajaran cara berternak ikan lele kepada Mahasiswa Papua yang ada di Surakarta ini.

“Kami berharap kedepannya kerjasama ini bisa terus dilakukan, untuk menggiatkan mahasiswa Papua di Surakarta, pada masa pandemik covid 19 serta mencegah dari upaya provokasi terhadap Mahasiswa Papua yang sedang melaksanakan tugas belajar di wilayah Surakarta,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini dihadiri Kasubnit 3.1 Sat Intelkam, Ipda F.I. Sipayung, S.TrK, Kasubnit 3.2 Sat Intelkam, Aiptu Dior Sinaga, Ketua Indonesia Timur FC, Moses Ferdinan khamer, Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Selatan/IMPAS, Ruben Givaru, Ikatan Mahasiswa Papua Selatan/IMPAS, Paskalis Menong, Atinus Wandikbo, Adi Kudligagal, Niles Wandikbo, Nius Kenelak, Ebe Doha, Sami Pagawak dan Mina mihatu mahasiswa UNS.

( Imam Santoso / Hms )

Disaksikan 1000 Orang, Raihan Ariatama Resmi Luncurkan Gagasan Untuk HMI

Disaksikan 1000 Orang, Raihan Ariatama Resmi Luncurkan Gagasan Untuk HMI

SULUH POS ■ Pada Kamis(11/3), bertempat di Upnormal Coffee Roasters, Raden Saleh, Jakarta, Raihan Ariatama resmi meluncurkan gagasannya dan tawaran pembaharuan terhadap HMI. Kegiatan launching ini dilakukan dalam rangka menyambut Kongres HMI XXXI di Kota Surabaya yang akan berlangsung pada tanggal 17 Maret 2021.

Kegiatan launching gagasan Raihan Ariatama ini dilakukan via online dan hanya menghadirkan beberapa kader HMI saja mengingat masih berlangsungnya pembatasan kegiatan sosial yang menghadirkan banyak orang. 

Meski demikian, acara launching tersebut juga disaksikan hampir 1000 orang via online yang disiarkan lansung melalui akun FB Empowering HMI.

Dalam kegiatan launching gagasan  yang bertemakan "HMI Menuju Satu Abad". Raihan Ariatama memaparkan 4 point utama dengan tagline "Empowering HMI". Empowering HMI atau pemberdayaan HMI menjadi pengikat dari gagasan gagasan yang ditawarkan oleh Raihan Ariatama.

Gagasan Raihan untuk HMI ini sepertinya lebih mengarah kepada keikutsertaan HMI dalam mengisi perkembangan zaman dan era teknologi serta mampu beradaptasi lebih baik dan lebih cepat dengan semua perkembangan itu. 

Selain itu juga mendorong HMI untuk bisa mandiri secara ekonomi melalui kegiatan ekonomi dan adaptasi baru pola pengkaderan HMI yang lebih baik dan sesuai tuntutan zaman.

HMI Digital, HMI E-4.0, HMI Incubator Entrepreneurship, dan HMI Perisai Kebangsaan merupakan 4 point utama dalam membangun dan memperbaharui HMI kedepannya. Raihan juga optimis bahwa gagasan yang ditawarkannya adalah hal yang paling dibutuhkan HMI hari ini.

"InshaAllah apa yang kami tawarkan dan gagasan yang kami bawa akan menjadi sesuatu yang baru dan baik untuk HMI kedepannya. Tinggal bagaimana kita semua, seluruh kader HMI sepakat dan mau bersama sama pula menjadikan Empowering HMI sebagai gagasan bersama sehingga apa yang kita harapkan untuk HMI bisa terwujud," ucap Raihan.

Raihan juga mengajak seluruh kader HMI untuk mendukung gagasan ini. Karna menurutnya, pekerjaan ini bukan sebuah hal yang mudah dan bisa dilakukan sendiri. Semua ini akan terwujud jika semua kader HMI bersama dan saling bantu untuk pemberdayaan HMI, sehingga kader HMI bisa berdaya bersama-sama.

( Fauzaki Aulia/ WP)

Kasrem 174 Merauke Ikuti Rakorter TNI Tahun 2021 Secara Virtual

Kasrem 174 Merauke Ikuti Rakorter TNI Tahun 2021 Secara Virtual

SULUH POS ■ Kepala Staf Korem 174/Anim Ti Waninggap (Kasrem 174/ATW) Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili  Komandan Korem (Danrem) 174/ATW Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko mengikuti  Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI Tahun 2021 secara virtual di Ruang Data Makorem 174 Merauke, Papua.

Rakorter TNI Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., dengan tema “Melalui Rakorter TNI Kita Wujudkan Apkowil TNI Yang Kuat, Solid, Profesional dan Dicintai Rakyat Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Guna Tercapainya Tugas Pokok TNI”, bertempat di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Dalam sambutannya, Letjen TNI Ganip Warsito menyampaikan antara lain bahwa melalui Rakorter TNI diharapkan dapat menampung pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial (Binter) dan Operasi Teritorial (Opster) untuk mencapai Tugas Pokok TNI.

Kasum TNI memberikan apresiasi kepada aparat teritorial yang telah dinilai mampu mewujudkan kondisi alat juang yang tangguh. Pokok-pokok kebijakan Panglima TNI TA. 2021 untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan teritorial serta optimalkan pelaksanaan kegiatan Binter dan Opster serta  tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian serta instansi terkait untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung.

Turut hadir mendampingi Kasrem 174 Merauke yaitu Kasiter Korem 174/ATW Letkol Inf Ganiahardi, Pasiter Korem 174/ATW Kapten Inf Rajab dan Kasetum Korem 174/ATW Letda Inf Ahmad Soleh. (Pen/Red).

Rabu, 10 Maret 2021

Temui Presiden di Istana, TP3 Ingin Kasus KM 50 Dibawa Ke Pengadilan HAM

Temui Presiden di Istana, TP3 Ingin Kasus KM 50 Dibawa Ke Pengadilan HAM

SULUH POS ■ Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek. 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dikomandoi oleh Amien Rais di Istana Negara, pada Selasa, 9 Maret 2021.

Saat bertemu Presiden Jokowi, Amien mengingatkan bahwa ancaman neraka jahanam menanti bagi mereka yang membunuh sesama mukmin.  

Melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pertemuan antara tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 dengan presiden Jokowi, berlangsung singkat, tidak lebih dari 15 menit.

"Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah tuhan bahwa hukum itu adil dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan TP3 yakin kasus tewasnya laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka ingin kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM. 

Dalam pertemuan tersebut TP3, kata Mahfud sangat berkeyakinan tewasnya enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat itu bukan pelanggaran HAM biasa.

"Kemudian diurai apa yang terjadi pertama, tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amien Rais dan pak Marwan Batubara tadi mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat, itu yang disampaikan kepada presiden," kata Mahfud. 

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menkopolhukam Mahfud Md. dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, K.H. Abdullah Hehamahua, K.H. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo. 

Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka.(**)

Minggu, 07 Maret 2021

Ini Alasan Jendral Gatot Tolak Halus Saat Diajak Kudeta AHY dari Demokrat

Ini Alasan Jendral Gatot Tolak Halus Saat Diajak Kudeta AHY dari Demokrat

SULUH POS ■ Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan sempat ditemui seseorang yang mengajaknya untuk mengudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini diungkapkan Gatot dalam sebuah wawancara dengan Bang Arief yang berlangsung pada Jumat 5 Maret 2021, sebelum KLB Deli Serdang Sumut digelar yang memutuskan Moeldoko menjadi ketua umum.

“Banyak yang bertanya kepada saya, ‘Pak, Bapak juga digadang-gadang menjadi…’. Ya saya bilang ‘Siapa sih yang enggak mau. Partai dengan 8% kalau enggak salah kan, besar, kan dia mengangkat Presiden, segala macam kaya gitu’. Ada juga yang datang sama saya,” kata Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah dalam akun IG-nya yang centang biru, @nurmantyo_gatot, Minggu (7/3/2021).

“Respons Bapak? Respons Bapak gimana?” tanya Arief.

“Datang, ‘Wuh menarik juga’ saya bilang. Gimana prosesnya? Begini pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun. Setelah turun, baru pemilihan, ‘Bapak nanti pasti deh begini, begini’. Oh begitu ya, saya bilang begitu gitu,” jelas Gatot Nurmantyo.

Mendengar visi yang dimiliki oleh pihak kudeta, Gatot lantas mengatakan tidak mudah menurunkan AHY. Gatot juga langsung teringat Istana, terlebih lagi SBY pernah memberikan kepercayaan serta amanah kepadanya.

“Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh ‘Saya ini bisa naik bintang satu, bintang dua, taruh lah itu biasalah. Tapi kalau begitu saya naik bintang tiga itu Presiden pasti tahu kan gitu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti Presiden tahu. Apalagi Presidennya tentara waktu itu Pak SBY ya kan. Tidak sembarangan gitu. Bahkan saya Pangkostrad dipanggil oleh SBY ke Istana ‘Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat’. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. ‘Laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu saja Selamat’. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lainnya lagi,” ungkapnya.

Gatot menegaskan, atas jasa dua presiden yang membesarkannya itu, ia tak ingin mengecewakan mereka.

“Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua Presiden. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Joko Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkelkan anaknya?” sambungnya.(*)

Kamis, 04 Maret 2021

Pengamat Sebut Para Cukong dan Taipan Takut Jika Anies Jadi Presiden

Pengamat Sebut Para Cukong dan Taipan Takut Jika Anies Jadi Presiden

Pengamat politik sekaligus Jurnalis senior, Harsubeno Arief berbicara soal alasan mengapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap disoroti sejumlah pihak.

Harsubeno mengungkapkan, awal persoalan kebijakan Anies Baswedan tak lepas dari reklamasi Teluk Jakarta.

Hal itu disampaikan Harsubeno lewat videonya yang tayang di kanal Youtube Off The Record FNN, seperti dilansir pada Kamis, (11/2/2021). 

Menurutnya, ada ‘harta terpendam’ dari reklamasi Teluk Jakarta tersebut, mengutip dari kalkulasi nilai ekonomi terhadap reklamasi Teluk Jakarta yang disampaikan politikus PKB Daniel Johan pada 2017 yang nilainya mencapai Rp500 triliun.

Maka dari itu, kata Hersubeno, masuk akal Anies selalu coba digoyang dan jadi sasaran kritik dalam tiap kebijakannya.

“Jadi ada kepentingan bisnis besar di sini. Ketika Anies terpilih jadi gubernur, kan kemudian dibatalkan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Itulah kepentingan jangka pendek pada waktu itu,” ujar Harsubeno.

Harsubeno dalam tayangan video itu juga mengungkapkan, dalam jangka panjang ke depan para konglomerat akan mewaspadai kebijakan dari Anies.

Mereka, menurut Harsubeno, khawatir kebijakan Anies bakal merugikan kepentingan para taipan, dan kalau Anies terus dibiarkan maka mantan Mendikbud itu akan menjadi presiden.

Ia pun mengingatkan kembali momen dulu sewaktu jelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta, ada sekelompok pendukung Teman Ahok yang muncul.
Menurut Harsubeno, teman Ahok ini muncul dengan narasi seolah Ahok memang didukung luas masyarakat Jakarta. Namun, ternyata investigasi majalah Tempo menunjukkan Teman Ahok dibiayai para taipan.

“Selepas kedok Teman Ahok terbongkar dan sebagai upaya untuk menghadang laju Anies muncul branding dan narasi pilih mana pemimpin kafir tidak korupsi dengan pemimpin muslim tapi korupsi dan jangan pakai politik aliran. Ini adalah manuver untuk menutup calon lain bisa melawan Ahok,” kata Hersubeno.

Ia meyakini, jika dulunya Ahok mulus melenggang jadi Gubernur DKI lagi pada Pilkada 2017 maka langkah Ahok di politik nasional akan kian mulus.

Bahkan bisa jadi, kata Hersubeno, gubernur DKI sebelum Anies itu akan menjadi calon wakil Presiden Jokowi di di Pilpres 2019 lalu. Dan kalau Ahok sudah terpilih maka tinggal satu tahapan lagi ia menjadi presiden Indonesia pada Pilpres selanjutnya.

“Tapi skenario berantakan, karena yang muncul Anies. Ini cilakanya (Ahok). Anies itu antitesanya framing yang mereka bangun. Kebetulan Anies kerjanya bener, ini kan membuyarkan skenario yang mereka bangun. Mereka sangat marah dan narasi Islam dan radikalisme terus mereka bangun,” tandasnya.

Rabu, 03 Maret 2021

Fadil Imran Cs Tak Hadir, TP3 Tetap Bacakan Sumpah Mubahalah Tragedi Km 50

Fadil Imran Cs Tak Hadir, TP3 Tetap Bacakan Sumpah Mubahalah Tragedi Km 50

SULUH POS ■Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menggelar sumpah mubahalah terkait peristiwa 6 laskar FPI tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Momen pembacaan sumpah mubahalah itu tanpa dihadiri pihak dari Polda Metro Jaya walaupun mereka sudah diundang. 

Pembacaan sumpah mubahalah itu disiarkan langsung lewat akun YouTube Neno Warisman Channel. Semula moderator mempersilakan pihak keluarga, yang diwakilkan oleh Ustaz Syuhada, membacakan sumpah mubahalah tersebut.

"Pada hari ini siang ini kita dari keluarga yang melakukan mubahalah, sebelum kita mulai kita coba panggil kemungkinan ada dari pihak kepolisian hadir di belakang kita kami persilakan untuk maju ke depan untuk dilakukan acara mubahalah itu. Apabila tidak, maka akan dilakukan mubahalah sepihak," ujar seorang moderator, seperti disarikan dalam YouTube Neno Warisman Channel seperti dilihat Rabu (3/3/2021).

Namun, sebelum pembacaan sumpah mubahalah itu dimulai, anggota TP3 Ustadz Abdullah Hehamahua dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Termasuk juga Ustaz Ansufri Idrus Sambo. Sejumlah pihak yang hadir dalam pembacaan sumpah mubahalah itu antara lain Amien Rais, Neno Warisman, hingga Marwan Batubara.

Setelah Ustaz Sambo menyampaikan pertanyaannya, sumpah mubahalah itu pun dibacakan.

"Demikian mubahalah tanpa kehadiran dari pihak yang merasa diundang. Silakan kalau ada pihak yang bersebelahan, merasa benar datang pada kami datang ingin bermubahalah kami tunggu," ujar seorang ustadz yang membacakan sumpah mubahalah.

Setelah pembacaan sumpah mubahalah itu, giliran Amien Rais menyampaikan pernyataan.

"Kita mengharapkan mudah-mudahan kami yakin mereka yang tidak datang, sudah kita undang tapi tidak datang maka permintaan kita pada Allah mudah-mudahan-mudahan Allah memberikan laknat bagi mereka," ujarnya.

Sementara itu, Marwan Batubara mengatakan TP3 akan terus melakukan advokasi berkelanjutan terhadap keluarga korban. Dia meminta Presiden Joko Widodo memberi perhatian.

"Saya ingin menyatakan bahwa TP3 seperti kami sudah nyatakan pada pernyataan sikap di Hotel Atlet Century bahwa kami akan terus melakukan advokasi berkelanjutan, ini salah satu, berikutnya nanti kami akan terus lakukan, sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu Presiden, jadi kami di sini mengingatkan Pak Jokowi supaya memperhatikan," ujar Marwan.

"Kami sudah kirim surat ke Pak Jokowi, tapi jawaban tak sesuai harapan kami, tak masalah, tak kecewa, tapi kembali kami menyatakan kami terus melakukan advokasi berkelanjutan, siapa tau Pak Jokowi bisa berubah sikap di tengah jalan, tapi seandaianya pun tidak, namanya advokasi sepanjang adanya nyawa di kantung badan kita akan terus melakukan itu," sambung dia.

Foto: Keluarga Korban KM 50

Sumber: FK


Senin, 01 Maret 2021

IMP-PB Hadirkan Festival Budaya Untuk Mendukung Otsus Jilid 2

IMP-PB Hadirkan Festival Budaya Untuk Mendukung Otsus Jilid 2

SULUH POS ■ Seni, tradisi dan budaya di Papua & Papua Barat perlu tetap hidup dan berkembang meski pandemik covid-19. Karena itu Intelektual Muda Papua & Papua Barat tetap bisa menggelar festival budaya dan seni untuk mendukung Otonomi khusus (Otsus) Jilid 2 Papua agar dilanjutkan.

Justman Koordinator Intelektual Muda Papua & Papua Barat (IMP-PB) mengatakan seni budaya yang digelar adalah Festival Budaya Papua & Papua Barat yang digelar di Kawasan Monas Patung Kuda, Jakarta Selatan, Senin (01/03/2021) dengan protokol kesehatan yang ditetapkan gugus tugas Covid.

“Gelaran itu agar seni budaya tetap eksis dan terlaksana karena mengingat kebudayaan perlu untuk dilestarikan dan mengingat tujuan kami adalah mendukung Otsus papua jilid 2 agar tetap dilanjutkan,” katanya saat ditemui di lokasi.

Selain secara ofline menghadirkan peserta dan pelaku seni dengan batasan peserta dan protokol kesehatan, juga daring dan streaming online youtube bisa disaksikan secara luas.

Lebih lanjut ia mengatakan, kehadiran UU Otsus bagi provinsi Papua dan provinsi Papua Barat menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas kesalahan maupun kelemahan diwaktu lalu agar masyarakat Papua dapat menikmati suasana kehidupan yang lebih baik, lebih maju serta diperlakukan secara adil dan bermartabat dalam suasana kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut.

Oleh karena itu diperlukan optimalisasi dan efektivitas pemanfaatan Otsus secara tepat, ketersediaan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang-undang Otsus yaitu Perdasus dan Perdasi, dan kesiapan serta kesungguhan dari stakeholder otonomi khusus Papua yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota (DPRP, DPRD) termasuk MRP serta dukungan berbagai komponen masyarakat sipil di Papua. 

Peran pemerintah pusat sangat penting untuk mendukung dan mengawasi serta memberikan pendampingan secara efektif kepada kedua provinsi di Papua agar UU Otsus Papua berjalan efektif dan efesien serta sungguh-sungguh berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kami mendukung dengan tegas perpanjangan pemberlakuan otonomi Khusus Jilid 2 dalam bentuk dan nama apapun di teritorial west (Propinsi Papua dan Papua Barat) dengan catatan sebagai berikut :

1. Perbaiki regulasi dan tata kelola pemerintahan dalam mengelola dana otsus Papua.

2. Evaluasi dana otsus yang sudah berjalan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan tokoh masyarakat dalam masing-masing wilayah adat Papua – Papua Barat sebelum otsus dilanjutkan.

3. Meminta pemerintah untuk membentuk badan lembaga khusus untuk mengelola dan mengontrol dana otsus tersebut.

4. Meminta semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun demi kepentingan pribadi atau kelompok.

5. Mendorong adanya perdasi dan perdasus.

6. Melanjutkan Otsus Jilid II adalah hak asli orang Papua demi kesejahteraan tanah Papua.

■ Irwan / Red

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

SULUH POS ■ Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar yang dikutip dari Antara, Minggu 28 Febryari 2021.

Ia mengatakan aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat.

Peraturan tersebut, kata dia, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Perpres No 10 Tahun 2021 akan memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu. Miras oplosan, ilegal dan palsu dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres.

"Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," kata dia.

Ia mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata dia.

Senada, Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan regulasi miras nampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya,” kata dia. (ANT)


Jumat, 26 Februari 2021

Panglima TNI dan Kapolri Mantapkan Sinergi TNI-Polri di Papua

Panglima TNI dan Kapolri Mantapkan Sinergi TNI-Polri di Papua

SULUH POS ■  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memberikan pengarahan kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri di Batalyon Infanteri Raider 751/Vira Jaya Sakti, Jayapura, pada Jumat (26/02/2021).

Diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, Dalam pengarahan kali ini yang diikuti Prajurit TNI dan Anggota Polri, Panglima TNI menyampaikan terkait Pandemi Covid-19 yang saat ini masih terus berlangsung, TNI-Polri harus menjadi contoh disiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
 
Selain itu sinergi TNI-Polri bersama segenap komponen bangsa lainnya sangat diperlukan dalam upaya menekan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. “Logika sederhananya, apabila kita disiplin melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), maka kita terhindar dari penularan Covid-19 dan masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari,” terang Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI juga menyampaikan bahwa Babinsa, babinpotmar, babinpotdirga, dan babinkamtibmas yang sehari-hari membina masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Tentunya mereka harus mengenal dan pasti sudah mengenal tokoh-tokoh berpengaruh di tengah masyarakat.

Prajurit TNI dan anggota Polri lainnya, tentu beserta keluarganya, turut menjadi teladan, kemudian mengajak lingkungan di sekitarnya untuk disiplin protokol kesehatan. “TNI-Polri harus terus memantapkan sinergi melalui strategi komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam setiap penugasan. Bangun komunikasi yang baik satu sama lain. Komunikasi yang baik adalah awal dari terbangunnya kerja sama yang baik pula,” tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Rls/Red)


Dukung Otsus Jilid II, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya: Kami Minta Dilanjutkan

Dukung Otsus Jilid II, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya: Kami Minta Dilanjutkan

SULUH POS ■ Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS), menggelar konferensi pers dengan tajuk kegiatan “Mendukung Otsus Papua Tetap Dilanjutkan Guna Percepatan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Papua”.

Kegiatan berlangsung itu dilakukan ditempat Restoran Ayam Bakar Primarasa, jl. Ahmad Yani, kec. Gayungan Surabaya, pada Kamis (25/2/2021).

Dalam kegiatan tersebut, ketua IKBPS Drs. Peter Frans Rumaseb, AP menyampaikan sikap mereka dalam rangka mendukung program pemerintah tentang keberlanjutan otonomi khusus Papua.

“Kami dari keluarga besar Papua Surabaya mendukung penuh program pemerintah terkait keberlanjutan otsus Papua,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, peter didampingi beberapa pengurus lainnya, berikut pernyataan sikap Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) dalam rangka mendukung keberlanjutan otsus Papua.

1. Mendukung keberlanjutan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

2. Keberlanjutan pelaksanaan otonomi khusus Papua merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

3. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua agar akuntabel dan transparan dalam mengelola penggunaan dana otonomi khusus Papua berkelanjutan khususnya pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak Papua serta anak-anak Papua yang ada diperantauan.

4. Mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program otonomi khusus yang sudah berjalan agar masyarakat Papua dapat mengetahui penggunaan dananya, apakah tepat sasaran atau tidak karena program otonomi khusus yang sudah berjalan hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja.

5. Mendesak pemerintah agar membentuk lembaga independen untuk pendampingan dan pengawasan program otonomi khusus berkelanjutan agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

■ Irwan / Hms

Kamis, 25 Februari 2021

Ketua IKKT Cabang 10 Puspen TNI Berikan Bantuan Sosial Kepada Korban Banjir

Ketua IKKT Cabang 10 Puspen TNI Berikan Bantuan Sosial Kepada Korban Banjir

SULUH POS ■ Ketua IKKT PWA Cabang 10 Puspen TNI Ny. Antit Achmad Riad didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P. selaku Pembina memberikan bantuan kepada Prajurit dan PNS Puspen TNI yang terkena musibah banjir beberapa waktu lalu, bertempat di Ruang Patriot Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/2/2021).

Pada kesempatan tersebut, Ny. Antit Achmad Riad menyampaikan bahwa pemberian bantuan sembako sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Pengurus Gabungan I Staf Umum TNI Cabang 10 Puspen TNI kepada personel yang tertimpa musibah.

“Kepada anggota yang terkena musibah hendaknya tetap sabar, jaga kesehatan diri dan keluarga serta tetap semangat dalam beraktifitas,” harapnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Wakapuspen TNI Laksma TNI Tedjo Sukmono, S.H., CHRMP dan para Pengurus IKKT PWA Cabang 10 Puspen TNI. 
( Riz/Red )

 

Kasum TNI Pimpin Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi POM TNI

Kasum TNI Pimpin Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi POM TNI

SULUH POS ■ Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito memimpin upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun 2021 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/2/2021).

Kasum TNI yang membacakan amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mengatakan bahwa di tengah pandemi saat ini, partisipasi aktif Prajurit dan PNS TNI dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan sangat penting. “Diharapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Prajurit dan PNS TNI dapat menjadi role model atau teladan bagi masyarakat umum. Dengan demikian, Operasi Gaktib dan Yustisi yang diselenggarakan tahun ini akan memperkuat kepatuhan dan ketaatan Prajurit dan PNS TNI dalam melaksanakan disiplin protokol kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa dalam pelaksanaan operasi, seluruh satuan dan personel Polisi Militer TNI harus terlebih dahulu menguasai tugas dan tanggung jawabnya serta menunjukkan disiplin yang tinggi. “Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, tentunya dibutuhkan inovasi dan adaptasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan. Petugas yang profesional adalah petugas yang tegas, tidak ragu-ragu, namun tidak bersikap arogan,” ujarnya.

Panglima TNI memberikan beberapa penekanan yang perlu diperhatikan personel dalam melaksanakan tugas diantaranya, Personel TNI agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas.

Jadilah contoh dalam ketaatan terhadap hukum serta menerapkan disiplin protokol kesehatan di rumah, lingkungan kerja dan ksatrian serta saat berada di ruang publik; tingkatkan profesionalisme, perkuat sinergi dengan Polri dan komponen bangsa lainnya, serta perkokoh kemanunggalan dengan rakyat, untuk membantu Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Polisi Militer TNI dan subjek hukum melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Hal ini dikarenakan esensi dari pelaksanaan operasi adalah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi Prajurit dan PNS TNI.

Operasi Gaktib dan Yustisi POM TNI Tahun 2021 yang mengusung tema “Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun Anggaran 2021, Polisi Militer Siap Meningkatkan Penegakan dan Ketaatan Hukum Dalam Mendukung Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 Serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI” dimulai tanggal 25 Februari 2021 dan secara serentak akan dilaksanakan di seluruh jajaran POM Angkatan.

Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr., Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.D.S., Danpusterad Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Danpuspom TNI Mayjen TNI Eddy Rate Muis, S.H., M.H., para Komandan Puspom Angkatan, Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P. dan para Pejabat Utama Mabes TNI. (Riz/RED)

Selasa, 23 Februari 2021

Forum Komunikasi Orang Orang Papua Jatim Mendukung Pelaksanaan Otsus Jilid II

Forum Komunikasi Orang Orang Papua Jatim Mendukung Pelaksanaan Otsus Jilid II

SULUH POS ■ Kerukunan Silaturahmi Orang-Orang Papua Jatim, mengadakan konferensi pers di Restoran Ayam Bakar Primarasa, jl. Ahmad Yani, kecamatan Gayungan, kota Surabaya. Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait keberlanjutan otsus Papua Jilid II, pada Selasa (23/02/2021).

Freek Rumbarar selaku Humas Kerukunan Silaturahmi Orang-Orang Papua Jatim, sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan mengatakan, bahwa kegiatan itu sebagai sikap masyakarat Papua dan dukungan moril kepada pemerintah pusat. 

Dalam kesempatan tersebut Edy Woriwoy menyampaikan pernyatan sikap dari Kerukunan Silaturahmi Orang- Orang Papua Jatim. 

"Bahwa Kami Forum Komunikasi Orang-Orang Papua Jatim dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah tentang keberlanjutan otsus Papua Jilid II dengan ini menyatakan sikap," ujarnya. 

1. Mendukung pelaksanaan Otsus Papua Jilid II dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat

2. Otsus Papua Jilid II merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur, agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

3. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Papua agar profesional dan transparan dalam pengelolaan penggunaan dana Otsus Papua Jilid II serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima Otsus Jilid II, khususnya pendidikan untuk anak-anak Papua dan Papua Barat serta anak-anak Papua di perantauan.

4. Mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program Outsus Papua Jilid I, agar masyarakat Papua dapat mengetahui penggunaan dananya apakah tepat sasaran atau tidak, karena program Outsus Jilid  I hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja.

5. Mendesak pemerintah pusat agar membentuk lembaga independent untuk pendampingan dan pengawasan program Outsus Papua Jilid II agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

■ Irwan / SN
© Copyright 2019 SULUHPOS.COM | PANDUAN MASA DEPAN | All Right Reserved