Rabu, 31 Maret 2021

Habib Rizieq Mengungkap Kebohongan Jaksa

Habib Rizieq Mengungkap Kebohongan Jaksa

SULUH POS ■ Terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) mengungkap kebohongan jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur saat mendengar tanggapan jaksa. Habib Rizieq menilai, jawaban jaksa itu bohong.

Awalnya, jaksa membacakan tanggapan atas eksepsi Habib Rizieq. Dalam tanggapannya, jaksa mengatakan, sidang eksepsi Habib Rizieq disiarkan secara streaming.

Habib Rizieq keberatan dengan tanggapan jaksa itu karena pernyataan jaksa itu bohong besar.

“Saya merasa sangat dirugikan dan saya melihat ini merupakan tindakan diskriminatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap mereka yang bertanggung jawab di bidang streaming,” kata Habib Rizieq di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (31/3/2021). ).

Habib Rizieq mengatakan pengadilan menyiarkan langsung saat jaksa membacakan dakwaan. Namun, kata dia, saat membaca pengecualian tersebut, tidak ada siaran langsung yang diberikan.

“Saat JPU membacakan dakwaan, baik di berkas persidangan saya sudah mengudara keramaian Petamburan, Megamendung, dan RS UMMI, masyarakat di seluruh Indonesia tahu tentang dakwaan jaksa,” kata Rizieq.

"Begitu saya buat eksepsi dengan kuasa hukumnya, tidak ada satupun yang disiarkan oleh bagian streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan merugikan saya, sehingga publik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap perkara saya," dia melanjutkan.

Diketahui bahwa pada saat pembacaan eksepsi, persidangan tidak dapat disaksikan secara langsung atau secara virtual. Namun, pembacaan dakwaan dan eksepsi tersebut disiarkan secara virtual melalui akun YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Habib Rizieq mengatakan ini merugikan dirinya. Ia juga menganggapnya sebagai tindakan diskriminasi terhadap dirinya.

Menariknya, begitu jaksa menanggapi eksepsi saya, baik kemarin sidang massa di Petamburan, Megamendung, maupun hari ini, jadi JPU membacakan dakwaan sudah ditayangkan. Giliran jaksa membacakan jawaban eksepsi itu dibacakan, ya. giliran tidak diperlihatkan, ini sangat merugikan saya dan ini diskriminatif, ”kata Habib Rizieq

Habib Rizieq kemudian meminta majelis hakim memutar ulang persidangan untuk pembacaan eksepsi dirinya. Jika tidak, Habib Rizieq menyatakan akan memprosesnya ke DPR dan secara hukum.

“Karena di luar sudah sibuk, saya minta dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya baca dan pembina bisa disiarkan lagi oleh tim streaming, kalau tidak diputar ulang jelas diskriminatif saya minta hukumnya. Penasehat untuk memproses ini secara politik ke DPR, juga harus digugat secara hukum, ”kata Habib Rizieq.

Menanggapi hal tersebut, ketua majelis hakim Khadwanto mengatakan akan mengkomunikasikan usulan tersebut kepada tim teknis. Ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan majelis lain.

“Terima kasih atas saran dari penasehat hukum dan tergugat bahwa persidangan akan disiarkan langsung dan akan kami komunikasikan dengan bagian teknis IT, mengenai usul terdakwa bahwa pengecualian yang tidak disiarkan dapat diputar ulang atau tidak nanti kami juga akan lakukan. berkomunikasi dengan bagian teknis dan juri lainnya, ”kata Hakim.

Untuk itu, dia meminta agar persidangan dilakukan sesuai fakta. Dia tidak ingin persidangan kasusnya dinodai dengan kebohongan.

"Saya minta sidang ini jangan sampai dibohongi," ujarnya.

Apa yang dikatakan Habib Rizieq benar adanya. Jumat lalu, 26 Maret 2021, saat Habib Rizieq Shihab dan Kuasa Hukum membacakan Pengecualian Kriminalisasi Nabi Muhammad SAW, wartawan tidak diizinkan meliput dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan siaran Live Streaming tersebut.

Namun, pada Selasa 30 Maret 2021, saat Jaksa Penuntut Umum membacakan jawaban Eksepsi Habib Rizieq dan Kuasa Hukumnya, wartawan dibebaskan untuk meliput dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara resmi menyiarkan Siaran Siaran Langsung.

Maka, ketika Habib Rizieq menguliti dakwaan jaksa dengan segudang dalil yang tidak disiarkan ke publik, namun ketika jaksa menghina Habib Rizieq sebagai sosok maksiat dan maksiat, langsung menyebar ke publik dan dengan leluasa semua alasan jaksa disiarkan.

Hari ini, Habib Rizieq kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang hari ini terkait kasus dugaan penyiaran hoax atau hoax yang menimbulkan kerancuan terkait hasil swab test di RS UMMI.

Agenda sidang membacakan tanggapan jaksa atas eksepsi Habib Rizieq. Habib Rizieq hadir secara langsung di ruang sidang.

Sumber: detik.com

Minggu, 21 Maret 2021

Kemenpora dan Polri Pastikan Gelaran Piala Menpora Terapkan Prokes Ketat

Kemenpora dan Polri Pastikan Gelaran Piala Menpora Terapkan Prokes Ketat

SULUH POS ■ Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia dan Polri memastikan pelaksaan Piala Menpora yang akan berlangsung Minggu (21/3/2021) akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Bahkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menegaskan pihak kepolisian berhak menghentikan laga jika terjadi pelanggaran prokes.
Dia mengemukakan pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, seperti PSSI, PT. LIB hingga Polri. Hal itu dilakukan agar kegiatan olahraga sepak bola dapat berlangsung dengan aman dari virus corona.

“Tak perlu khawatir, ini kan hanya uji coba, polisi berhak menghentkan laga jika terjadi pelanggaran prokes saat gelaran piala Menpora,” kata Gatot saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Menurutnya, PSSI dan PT LIB telah membuktikan gelaran pertandingan sudah sesuai prokes saat mengadakan laga uji coba Timnas U23 Indonesia melawan dua klub Indonesia, awal Maret lalu.

“PSSI dan LIB kan sudah menjelaskan prokes di stadion sebelum dan sesudah. Dua pertandingan itu lancar,” ujar Gatot.

Dia mengakui gelaran Piala Menpora ini menjadi tantangan sendiri bagi pihak penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di tengah Pandemi.

Apalagi, di negara lainnya saat ini sudah ada beberapa yang telah berhasil menggelar pertandingan olahraga seperti sepak bola. Padahal, kondisinya sama dengan Indonesia, sedang dilanda Pandemi virus corona.

“PSSI tuh di Challenge, semua pihak ingin tahu bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ucap Gatot.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menekankan penyelenggaran tersebut bakal menerapkan prokes ketat. Bahkan dia memastikan, pihak kepolisian tak segan-segan akan menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penyelenggara apabila tidak menerapkan ataupun melanggar prokes.

“Sebagaimana arahan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dilakukan dengan kedisiplinan dan adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Serta adanya penegakan aturan yang tegas,” kata Argo dikonfirmasi terpisah.

Seperti diketahui, terkait penyelenggaraan tersebut Polri memberikan izin dengan beberapa catatan.

1. Semua pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton di stadion yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun Televisi dan Media Online.

2. Membatasi jumlah pemain, official, panitia, petugas keamanan, undangan dan awak media di area pertandingan maksimal 299 orang.

3. Penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di stadion pada wilayah zona hijau Covid-19.

4. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan sebagai berikut:

A. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan dimaksud.

B. Mencegah bilamana terindikasi terjadi penyimpangan dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat penyataan permohonan izin.

C. Dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, melaporkan pada Kepolisian setempat.

D. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

E. Menaati aturan dan protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh aparat di daerah setempat.

– Bilamana terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum.

– Surat izin keramaian ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.

– Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Izin Keramaian yang telah dikeluarkan akan ditangguhkan/dicabut.

– Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya.

kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.

( Imam Santoso / Hms )

Jumat, 12 Maret 2021

DPRD Maros Minta Gedung Dipindahkan, Ini Alasannya

DPRD Maros Minta Gedung Dipindahkan, Ini Alasannya

SULUH POS ■ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maros menggelar paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Maros, pada Rabu (10/3/2021).

Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Maros akhir tahun anggaran 2020. 

Salah satu poin rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Maros yang dibacakan oleh Syamsuddin adalah permintaan agar dilakukan pemindahan gedung DPRD Maros. Pasalnya, gedung DPRD dinilai tidak layak karena keterbatasan lahan parkir. Sempitnya lahan parkir gedung DPRD membuat dewan meminta pemindahan gedung DPRD. 

Anggota Komisi II DPRD Maros Amri yusuf saat dihubungi menjelaskan, pihaknya meminta gedung DPRD dipindahkan saja mengingat tidak adanya solusi terkait lahan parkir DPRD. 

“Kita sudah minta sejak dua tahun lalu bahkan lima tahun lalu untuk lahan parkir, tapi tidak bisa karena sisi kiri dan kanan DPRD bukan lahan milik pemkab Maros tapi Kementerian dan kejaksaan jadi susah dikasih. Surat kita tidak pernah direspon, bekas penjara di sisi kanan gedung DPRD bisa dipakai, tapi tidak bisa diubah bentuknya dan tentu hal tersebut tidak bisa juga," terang Amri. 

Amri menambahkan, jika memungkinkan pihaknya meminta mall pelayanan publik yang saat ini dibangun dijadikan gedung DPRD saja sedangkan mall pelayanan publik bisa pindah ke gedung DPRD. 

“Pertimbangannya, mall pelayanan publik jika dipindah ke DPRD cukup bagus karena dekat dengan kantor Samsat dan Polres Maros. Pengurusan SIM juga bisa dilakukan di mall pelayanan publik tersebut," terangnya.

Amri melanjutkan, jika mall pelayanan publik menjadi gedung DPRD sangat bagus karena pekarangannya cukup luas baik untuk parkir maupun untuk ruang aspirasi. 

“Kami pernah berkunjung ke salah satu gedung DPRD diluar Sulsel, disana ada ruang aspirasi, jadi kalau ada yang mau demo dan bakar ban silahkan di halaman kantor bukan lagi di jalan. Kita berharap ini bisa terealisasi," pungkas Amri.  

Selain tentang pemindahan gedung DPRD, dalam rekomendasi LKPJ tersebut, beberapa poin penting rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD salah satunya terkait kebijakan umum pengelola keuangan daerah. DPRD meminta kepada eksekutif agar dilakukan pendataan atau pembaruan data wajib pajak untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan. 

“DPRD juga meminta agar dilakukan peningkatan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daeah (PAD) dan melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah," tutupnya.

( AS / Indolin )
 

Mahasiswa Papua Diberikan Pelatihan Ternak Lele, Ini Tujuannya

Mahasiswa Papua Diberikan Pelatihan Ternak Lele, Ini Tujuannya

SULUH POS ■ Dit Intelkam Polda jateng dan Polresta Surakarta melakukan penggalangan atau pendekatan kepada mahasiswa Papua yang berada di wilayah Surakarta, dengan memberikan pelatihan dan panen ternak lele, pada Kamis (11/3/21).

Dikatakan Kasubnit 3.1 Sat Intelkam, Ipda F.I. Sipayung, S.TrK, bahwa penggalangan ini dilakukan untuk mencegah upaya provokasi yang masuk, terkait isu isu Papua.

“Tujuan penggalangan ini, guna mencegah adanya upaya provokasi yang masuk kepada Adek Adek mahasiswa Papua, dengan isu yang mengenai Papua,” kata Sipayung.

Hal ini bertujuan, lanjut Sipayung, agar mahasiswa Papua yang berada di Surakarta, untuk tetap fokus melaksanakan kuliah, agar terhindar dari provokasi mengenai Papua.

“Kita harapkan mahasiswa Papua tetap fokus pada kuliahnya, dan kita menambahkan ketrampilan dalam beternak ikan lele,” harapnya.

Sementara itu, Moses Ferdinan Khamer (ketua HIMPAS) menyampaikan, ia mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri sudah dapat pembelajaran cara berternak ikan lele kepada Mahasiswa Papua yang ada di Surakarta ini.

“Kami berharap kedepannya kerjasama ini bisa terus dilakukan, untuk menggiatkan mahasiswa Papua di Surakarta, pada masa pandemik covid 19 serta mencegah dari upaya provokasi terhadap Mahasiswa Papua yang sedang melaksanakan tugas belajar di wilayah Surakarta,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini dihadiri Kasubnit 3.1 Sat Intelkam, Ipda F.I. Sipayung, S.TrK, Kasubnit 3.2 Sat Intelkam, Aiptu Dior Sinaga, Ketua Indonesia Timur FC, Moses Ferdinan khamer, Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Selatan/IMPAS, Ruben Givaru, Ikatan Mahasiswa Papua Selatan/IMPAS, Paskalis Menong, Atinus Wandikbo, Adi Kudligagal, Niles Wandikbo, Nius Kenelak, Ebe Doha, Sami Pagawak dan Mina mihatu mahasiswa UNS.

( Imam Santoso / Hms )

Disaksikan 1000 Orang, Raihan Ariatama Resmi Luncurkan Gagasan Untuk HMI

Disaksikan 1000 Orang, Raihan Ariatama Resmi Luncurkan Gagasan Untuk HMI

SULUH POS ■ Pada Kamis(11/3), bertempat di Upnormal Coffee Roasters, Raden Saleh, Jakarta, Raihan Ariatama resmi meluncurkan gagasannya dan tawaran pembaharuan terhadap HMI. Kegiatan launching ini dilakukan dalam rangka menyambut Kongres HMI XXXI di Kota Surabaya yang akan berlangsung pada tanggal 17 Maret 2021.

Kegiatan launching gagasan Raihan Ariatama ini dilakukan via online dan hanya menghadirkan beberapa kader HMI saja mengingat masih berlangsungnya pembatasan kegiatan sosial yang menghadirkan banyak orang. 

Meski demikian, acara launching tersebut juga disaksikan hampir 1000 orang via online yang disiarkan lansung melalui akun FB Empowering HMI.

Dalam kegiatan launching gagasan  yang bertemakan "HMI Menuju Satu Abad". Raihan Ariatama memaparkan 4 point utama dengan tagline "Empowering HMI". Empowering HMI atau pemberdayaan HMI menjadi pengikat dari gagasan gagasan yang ditawarkan oleh Raihan Ariatama.

Gagasan Raihan untuk HMI ini sepertinya lebih mengarah kepada keikutsertaan HMI dalam mengisi perkembangan zaman dan era teknologi serta mampu beradaptasi lebih baik dan lebih cepat dengan semua perkembangan itu. 

Selain itu juga mendorong HMI untuk bisa mandiri secara ekonomi melalui kegiatan ekonomi dan adaptasi baru pola pengkaderan HMI yang lebih baik dan sesuai tuntutan zaman.

HMI Digital, HMI E-4.0, HMI Incubator Entrepreneurship, dan HMI Perisai Kebangsaan merupakan 4 point utama dalam membangun dan memperbaharui HMI kedepannya. Raihan juga optimis bahwa gagasan yang ditawarkannya adalah hal yang paling dibutuhkan HMI hari ini.

"InshaAllah apa yang kami tawarkan dan gagasan yang kami bawa akan menjadi sesuatu yang baru dan baik untuk HMI kedepannya. Tinggal bagaimana kita semua, seluruh kader HMI sepakat dan mau bersama sama pula menjadikan Empowering HMI sebagai gagasan bersama sehingga apa yang kita harapkan untuk HMI bisa terwujud," ucap Raihan.

Raihan juga mengajak seluruh kader HMI untuk mendukung gagasan ini. Karna menurutnya, pekerjaan ini bukan sebuah hal yang mudah dan bisa dilakukan sendiri. Semua ini akan terwujud jika semua kader HMI bersama dan saling bantu untuk pemberdayaan HMI, sehingga kader HMI bisa berdaya bersama-sama.

( Fauzaki Aulia/ WP)

Kasrem 174 Merauke Ikuti Rakorter TNI Tahun 2021 Secara Virtual

Kasrem 174 Merauke Ikuti Rakorter TNI Tahun 2021 Secara Virtual

SULUH POS ■ Kepala Staf Korem 174/Anim Ti Waninggap (Kasrem 174/ATW) Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili  Komandan Korem (Danrem) 174/ATW Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko mengikuti  Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI Tahun 2021 secara virtual di Ruang Data Makorem 174 Merauke, Papua.

Rakorter TNI Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., dengan tema “Melalui Rakorter TNI Kita Wujudkan Apkowil TNI Yang Kuat, Solid, Profesional dan Dicintai Rakyat Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Guna Tercapainya Tugas Pokok TNI”, bertempat di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Dalam sambutannya, Letjen TNI Ganip Warsito menyampaikan antara lain bahwa melalui Rakorter TNI diharapkan dapat menampung pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial (Binter) dan Operasi Teritorial (Opster) untuk mencapai Tugas Pokok TNI.

Kasum TNI memberikan apresiasi kepada aparat teritorial yang telah dinilai mampu mewujudkan kondisi alat juang yang tangguh. Pokok-pokok kebijakan Panglima TNI TA. 2021 untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan teritorial serta optimalkan pelaksanaan kegiatan Binter dan Opster serta  tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian serta instansi terkait untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung.

Turut hadir mendampingi Kasrem 174 Merauke yaitu Kasiter Korem 174/ATW Letkol Inf Ganiahardi, Pasiter Korem 174/ATW Kapten Inf Rajab dan Kasetum Korem 174/ATW Letda Inf Ahmad Soleh. (Pen/Red).

© Copyright 2019 SULUHPOS.COM | PANDUAN MASA DEPAN | All Right Reserved