Sabtu, 20 Maret 2021

Dukung Pelaku UMKM, Prajurit TNI Ajarkan Emak-emak Cara Membuat Kue Tradisional

Dukung Pelaku UMKM, Prajurit TNI Ajarkan Emak-emak Cara Membuat Kue Tradisional

SULUH POS ■ Dalam rangka memperingati HUT ke-41 Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional) tahun 2021, Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti (Yonif 131/Brs) mengajarkan mama-mama di Papua cara membuat kue tradisional khas Sumatera Barat, pada Sabtu (20/3/2021).

Selain menjalankan tugas pokok menjaga keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG, prajurit TNI Satgas Yonif 131/Brs juga ikut serta dalam pemberdayaan keterampilan masyarakat dan membantu meningkatkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Papua, khususnya di Kampung Wamena, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Para anggota Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Pos Muara Tami mengajarkan cara membuat kue Lapek Bugi kepada mama-mama di Kampung Wamena. Kegiatan ini menindak lanjuti keinginan dari mama-mama warga Kampung Wamena untuk diajari keterampilan membuat kue. Selain itu juga untuk mengisi waktu luang mama-mama dan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Mama-mama yang ikut pelatihan sangat antusias saat diberikan arahan dan contoh oleh anggota Satgas Pos Muara Tami. Selanjutnya mama-mama diberikan kesempatan untuk mencoba membuat adonan, mencetak dan proses lainnya hingga menjadi kue yang siap dimakan.

Mama-mama di Kampung Wamena, Distrik Muara Tami, menyambut positif kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas pelatihan pembuatan kue yang diberikan oleh anggota TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs. (pen/Red).

Aktivis Desak Kejaksaan Luwu Utara Tetapkan Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Anggaran PSR Sebesar 41 M

Aktivis Desak Kejaksaan Luwu Utara Tetapkan Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Anggaran PSR Sebesar 41 M

SULUH POS ■ Salah satu aktivis Luwu Utara, Sumardi yang akrab di sapa Bung Black mendesak Kejaksaan Negeri Luwu Utara, untuk Segera menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan anggaran Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) senilai 41 M lebih.

Dimana kegiatan PSR di mulai tahun 2018 serta pencairan dana mulai tahun 2019 & 2020 anggaran bersumber dari BPDPKS di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan PSR di kelola beberapa kelompok Tani dari 28 Kelompok tani yang ada di Luwu Utara.

Sumardi menuturkan, bahwa penyelengara kegiatan ini adalah bantuan dari dinas perkebunan, tapi sudah berganti nama dengan TPHP yang dikelola oleh kelompok tani.

"Pencairan anggaran tersebut melalui Dinas Pertanian dan yang menjadi ketua teknis adalah Sekda Luwu Utara, Armiady yang juga merupakan PLT Dinas Pertanian dan yang ditunjuk selaku sekretaris Kepala Seksi Anggaran yakni Arifuddin," ujarnya kepada awak media, pada Jumat (19/3/2021) malam.

Bung Black menduga pengguna anggara tersebut di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana laporannya tuntas 100%, namun kenyataan dilapangan tidak demikian.

"Kegiatan PSR tahun 2018 dan dana masuk ke rekening petani tahun 2019 serta dicairkan untuk pengadaan dan pelaksanaan tahun 2020. Dialokasikan kepada kelompok tani yang ada di Luwu Utara  hampir 💯 % Anggaran ini sudah dicairkan, tapi fakta temuan di lapangan bermasalah," ujarnya. 

Menurutnya, dari 28 kelompok tani ada 1.645  hektar lahan milik petani yang sudah terdata menerima bantuan, anggaran perhektar untuk lahan petani dinilai RP 25 juta/Ha dari 28 kelompok. Masing-masing kelompok menerima 1 M lebih yang di anggarkan perkelompok tergantung jumlah lahan yang sudah di data dinas terkait lalu di anggarkan untuk di cairkan.

Masih menurut Bung black, sudah ada laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran PSR kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 27 Pebruari 2021, namun belum ada kejelasan apakah sudah ada yang di tersangkakan atau belum.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar mengatakan, bahwa belum mengeluarkan surat perintah terkait kasus tersebut.

"Namun kemarin setelah ada laporan dari masyarakat kita hanya sebatas mengumpulkan informasi awal untuk  mengetahui sejauh mana kebenaran laporan yang dimaksud," ujarnya. 

Haeder melanjutkan, setelah mengumpulkan data, kita akan lakukan lidik, jika sudah menemukan dokumen atapun keterangan dari pihak-pihak yang terkait yang tidak sesuai dengan ketentuan atau adanya dugaan peristiwa pidana, maka kita akan keluarkan surat perintah penyidikan.

"Kita akan keluarkan surat perintah penyidikan untuk menemukan siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadi peristiwa pidana dugaan TPK," pungkasnya.

■ R-016

Jumat, 19 Maret 2021

Hadiri Penanaman Bibit Pohon, Bupati Pemalang Dorong Nanas Olahan Desa Beluk Bisa Terkenal

Hadiri Penanaman Bibit Pohon, Bupati Pemalang Dorong Nanas Olahan Desa Beluk Bisa Terkenal

SULUH POS ■ Penanaman bibit pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup di desa beluk, kecamatan belik, kabupaten pemalang dihadiri oleh Bupati, wakil bupati pemalang,  Forkompinda, Forkompicam Belik, Kepala Desa se-Kecamatan Belik, dan masyarakat dilangsungkan pada jum'at 19 maret 2021.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo hadir ke Desa Beluk guna melaksanakan penanaman bibit pohon di sekitar tuk sumber, bersama warga dan kemudian dilanjutkan dengan melihat sumber mata air tersebut. 

Kepala Desa Beluk Yunus mengatakan sangat senang atas giat kali ini. Bahkan Ia mengaku bungah, sebab Desa-nya di perhatikan Pemkab Pemalang.

"Terimakasih atas kunjungan Bupati dan wakil bupati beserta rombongan serta dinas terkait yang telah memperhatikan desa kami,  kami mohon maaf jika dalam penyambutan banyak kekurangan dan semoga dengan adanya penanaman bibit pohon ini bisa menambah manfaat bagi seluruh warga desa beluk," ujarnya

Sementara itu, Kadis DLH dalam sambutanya juga menyampaikan, bahwa ada 193 sumber mata air dan baru beberapa titik yang sudah ditanami, karena dengan menanam pohon selain untuk menjaga alam, juga untuk menjaga kelestarian alam.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan, bahwa penanaman bibit pohon ini banyak manfaatnya. 

Menurut Bupati, selain untuk menjaga sumber mata air agar tetap terjaga, baik pohon yang tidak berbuah dan pohon yang berbuah, juga bisa dinikmati tidak hanya buat anak cucu tetapi penanamnya.

"Dan selain bibit pohon besar saya berharap juga pohon nanas bisa lebih terkenal, tidak hanya buahnya saja,  tetapi hasil olahan dari buah nanas ini juga harus terus di galakan supaya nanas di desa beluk ini lebih dikenal," imbuhnya.

Usai melakukan giat ini, Bupati dan rombongan kemudian melaksanakan sholat jumat berjamaah di Desa Beluk.

■ Imam Santoso 

Dana 1,2 Billion Akan Mengalir Ke Pulau Selayar

Dana 1,2 Billion Akan Mengalir Ke Pulau Selayar

SULUH POS ■ Pihak WCI Funding (Sidney) siap investasikan dana 1,2 Billion untuk mendukung Pembangunan Tiga Pilar Visi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar

Hal tersebut terungkap dan disampaikan oleh Marten Pudun Pihak WCI Funding asal Sidney Australia sebagai pihak investor, saat mengikuti zoom meeting dengan Bupati Kepulauan Selayar, jumat (12/3) 

"Saya siap dan sudah menyiapkan dana sebesar 1,2 B (billion) untuk mendukung tigal pilar pembangunan di Kepulauan Selayar," ungkapnya.

Namun demikian Marten sedikit memberi catatan kepada PT. Selayar Kepulauan Lestari sebagai pengusul proposal dari Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melengkapi segala bentuk prosedur baik administrasi maupun pendukung lainnya. 

"1,2Billon, You need you taked, You don't need somebody taked", ucapnya

Sementara itu Bupati Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan zoom meeting tersebut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Australia atas perhatian dan investasi terkait pengembangan potensi yang ada diwilayah Kepulauan Selayar. 

Berharap kegiatan investasi dan pengelolaan potensi daerah oleh WCI Funding Sidney nantinya maupun investor lain bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar. 

Sebelumnya Bupati Basli Ali juga memaparkan sejumlah potensi daerah baik potensi pariwisata, perikanan maupun potensi akan posisi dan letak strategis yang dimiliki Kepulauan Selayar. 

"Wilayah laut selayar berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) yakni Alki 2 dan Alki 3 yang merupakan jalur utama perdagangan dunia, kurang lebih 500 Kapal perharinya melewati jalur tersebut" paparnya

Potensi Jalur Alki yang melintasi wilayah laut Selayar ini diharapkan segera bisa  memberikan manfaat bagi Pembangunan dan masyarakat Kepulauan Selayar dan untuk mengimplementasikan harapan inj tentu butuh dukungan semua pihak, harap Bupati Basli Ali

Disebutkan juga oleh Bupati Basli Ali bahwa data proyek yang menjadi rencana pembangunan tiga pilar sebagai visi bupati dan wakil bupati yakni Pembangunan Pusat Distribusi Logistik Kawasan Timur Indonesia, Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Pariwisata) dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu. 

Pelaksanan diskusi melalui Zoom Meeting selain Pihak WCI Funding dan Bupati Kepulauan Selayar juga diikuti oleh Dewi Tobing Konjen Australia Barat, Levie Lantu Direktur Eksekutif AIM Australia (Konsultan Investasi), Akib Patta Ketua Badan Promisi Pariwisata Daerah Kepulauan Selayar, Syamsu Rijal Dosen Poltekpar sebagai pihak penghubung AIM Australia, dan Beberapa Pimpinan OPD terkait.  (Indolin)

Bank Jatim Rehabilitasi 17 Unit Rumah Tidak Layak Huni

Bank Jatim Rehabilitasi 17 Unit Rumah Tidak Layak Huni

SULUH POS ■ Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bank jatim) menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) bank jatim peduli berupa Rehabilitasi 17 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 

Penyerahan CSR tersebut bertempat di Balai Desa Sukowidodo Kabupaten Tulungagung (17/03/21). CSR diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Bankjatim Busrul Iman kepada Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Hadir dalam acara ini Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Busrul Imam, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siuk Maryoto
Birowo, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Tulungagung, Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulungagung, Forkopimcam Kecamatan Karangrejo,  pengurus Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung serta Pengurus dan Dharma Wanita Kabupaten Tulungagung.

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo,M.M dalam sambutannya pada acara ini diantaranya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bank Jatim,  Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung dan semua pihak yang berpartisipasi atas terbangunnya 17 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Karangrejo, Sembon, Babadan, Sukowidodo, Tanjungsari, dan Sukorejo. 

Dengan adanya CSR tersebut, Bupati berharap dapat menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kedepannya di Kabupaten Tulungagung tidak ada lagi rumah warga yang masuk kategori rumah tidak layak huni terkait dengan kondisi pandemik Covid-19.

Maryoto  juga menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Tulungagung untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas warga bila tidak ada
kepentingan yang mendesak.

CSR ini merupakan wujud kecintaan dan kepedulian bank jatim kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada bank jatim, semoga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. (BY)

Rabu, 17 Maret 2021

Sengketa Lahan Sawit di Muaro Jambi Masih Berlanjut

Sengketa Lahan Sawit di Muaro Jambi Masih Berlanjut

SULUH POS ■ Permasalahan Sengketa Lahan TOL (Tanah Objek Landreform) yang ada di beberapa Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi terus terjadi. Bahkan setelah adanya kesepakatan antar pihak untuk melakukan sosialisasi selama 2 Minggu dianggap dilanggar oleh salah satu pihak.

Sebelumnya, pada tanggal 4 maret 2021 lalu, atas persoalan ini diadakan rapat koordinasi dan mediasi tentang kepastian Tanah Objek Landreform (TOL) yang dipimpin oleh Kapolres Muarojambi dan dihadiri oleh Kajari serta pihak terkait lainnya.

Hasil dari pertemuan itu sepakat dalam waktu 2 minggu ini diberikan waktu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Selain itu juga disepakati bahwa Kapolres menghimbau kepada masyarakat yang menduduki lahan itu agar mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dengan tidak melakukan pemanenan buah sawit di lahan SK TOL itu sebelum masyarakat memiliki dasar kepemilikan lahan yang dimaksud selama dua minggu terhitung tanggal 4 maret 2021 yang dilakukan oleh tim terpadu penyelesaian konflik kabupaten Muaro jambi. 

Karena merasa kesepakatan dilanggar oleh pihak lawan, maka Pemilik lahan atas nama Antoni Alexander melaporkan pencurian tandan buah sawit (TBS) dilahan TOL ke Mapolres Muaro jambi. Antoni Alexander mengatakan bahwa pencurian itu dilakukan oleh Antoni, Jupri Maliki dan Sabki.

Usai menyampaikan surat pengaduan ke Mapolres Muaro jambi kepada awak media, Pelapor mengatakan bahwa pihaknya saat ini sangat sulit masuk ke area perkebunan miliknya, karena jalan disana diportal dan juga jembatan diputus oleh Masyarakat yang melakukan pemanenan Buah ilegal. 

Malah usai adanya kesepakatan antar pihak diketahui bahwa kegiatan pencurian yang dilakukan semakin menjadi jadi. 

"Kita kan sudah ada pertemuan kemarin, dengan hasil kesepakatan dalam rapat itu, dalam waktu Dua minggu ini tidak boleh ada kegiatan pemanenan dari kedua belah pihak. Namun nyatanya mereka terus melakukan pemanenan, akibatnya kami yang sangat dirugikan," kata Antoni Alexander. 

Oleh karena itu, Antoni Alexander berharap pengaduannya ke Mapolres Muaro jambi dapat ditangani oleh Kapolres Muaro jambi untuk mendapat penyelesaian. 

Laporan atau pengaduan masyarakat ini diserahkan oleh Pelaporan ke Mapolres Muaro Jambi bersama Kuasa hukumnya Budi Asmara SH pada Selasa (16/3) pagi. 

Pelapor berharap agar pihak kepolisian dapat membantu menegakkan aturan sesuai dengan bukti kepemilikan lahan yang sah dan tidak terjadi aktivitas ilegal oleh orang yang tak memiliki alas hukum apapun atas Lahan TOL Tersebut. (WP)

Sabtu, 13 Maret 2021

Kapolri Dorong Pelaku UMKM Berani Membuat Inovasi

Kapolri Dorong Pelaku UMKM Berani Membuat Inovasi

SULUH POS ■ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silahturahmi dengan pimpinan Bank BRI. Kegiatan itu membahas soal inovasi dan gagasan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di saat pandemik Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, silahturami tersebut dapat mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan masyarakat yakni, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah Pandemik Covid-19.

“Dari kepolisian sangat konsen untuk bersama-sama Kementerian atau Lembaga untuk mendorong program UMKM, mendorong UMKM untuk berani membuat inovasi,” kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/3/2021).

Menurut Sigit, inovasi UMKM saat ini sangat penting. Sebab itu, diperlukan peranan dari pihak Bank BRI dalam menciptakan inovasi di kegiatan UMKM. Misalnya, edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Mengingat, hal itu menjadi salah satu stimulus untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ketika terjadinya pandemik virus corona dewasa ini.

“Dan diberi pendampingan agar bisa bertumbuh dengan baik, apalagi di dukung oleh BRI dan memberikan keyakinan yang lebih tahu Customer,” ujar Sigit.

Sigit juga mempersilahkan kepada pihak BRI untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada Bank BRI untuk dapat mendorong kesejahteraan seluruh jajaran kepolisian misalnya seperti pembangunan asrama dan rumah personel.

“Tekait kepolisian, gaji, remunerasi, mendorong peningkatan kesejahteraan anggota seperti pembangunan rumah, semoga bisa di support,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Sunarso meminta kepada Mabes Polri untuk membantu melakukan pengamanan dalam mengawal perkembangan perekonomian nasional.

“Perekonomian nasional sangat strategis. Mohon bantuan mengamankan ekonomi nasional,” kata Sunarso.

Terkait inovasi UMKM, Sunarso menyebut, pihak Bank BRI memang concern terhadap hal itu. Oleh sebab itu, Ia menyambut baik gagasan dari Kapolri soal penguatan UMKM tersebut.

“Merestruktusasi UMKM untuk perekonomian dan masih positif. Terima kasih suport Polri baik itu pengamanan, gaji dan marketing,” tutur Sunarso.

( Imam Santoso / Hms )

Kamis, 11 Maret 2021

Menaker Tinjau Kelompok Difabel Penerima Bantuan JPS TKM di Boyolali

Menaker Tinjau Kelompok Difabel Penerima Bantuan JPS TKM di Boyolali

SULUH POS ■ Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meninjau penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Rabu (10/3/2021). Penerima atas nama kelompok Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB) Karya Mandiri itu berlokasi di Klewor, Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah.

“Program ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik, sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja,” tutur Ida.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker mengatakan, kunjungannya ke FKDB karena tergerak setelah menonton video Ketua FKDB, Sri Setianingsih, yang melakukan pemberdayaan para penyandang disabilitas.

"Saya sudah menonton video Mbak Sri tentang pemberdayaan difabel, dan saya tergerak untuk meninjau secara langsung," kata Menaker.

Ida meminta FKDB agar meningkatkan usaha penggemukan kambingnya, sehingga manfaat yang dirasakan para difabel menjadi lebih banyak. Permintaan juga disampaikan kepada Disnaker setempat agar mendata kebutuhan FKDB.

"Saya kira ini harus diberi akses lagi. Jadi yang memiliki usaha sudah mulai berkembang harus bisa dikembangkan lagi sampai jadi," ucapnya.

Ida menjelaskan, JPS TKM merupakan program yang dimaksudkan untuk meminimalkan dampak Covid-19. Sasaran utamanya masyarakat penganggur dan setengah penganggur.

"Program ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menekan angka penganggur dan setengah penganggur," jelas Ida.

Sementara itu, Ketua FKDB, Sri Setianingsih, mengatakan, pihaknya mendapatkan program  JPS TKM dari Kemnaker untuk penggemukan kambing. Sri menilai program tersebut sangat bermanfaat bagi kelompoknya.

Sri berharap, program JPS tersebut dapat berlanjut, sehingga keberlangsungan pemberdayaan difabel yang berjumlah 4.963 ini berjalan dengan baik dan lancar.

"Kami berharap program JPS seperti ini bisa ditingkatkan, dan kami berharap, kami lebih diperhatikan sama ibu menteri," pungkas Sri Setianingsih. (WP)

Minggu, 07 Maret 2021

Menparekraf Genjot Program Desa Wisata, Bangun 289 Homestay di Sulawesi Utara

Menparekraf Genjot Program Desa Wisata, Bangun 289 Homestay di Sulawesi Utara

SULUH POS ■ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, desa wisata menjadi salah satu program unggulan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang merupakan satu dari lima destinasi super prioritas.

Hal ini disampaikan Menparekraf Sandiaga saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Marinsow, pada Sabtu (6/3).

Di desa ini telah berdiri puluhan homestay yang merupakan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

"Pariwisata harus hadir untuk memberdayakan masyarakat. Dan desa wisata, program homestay yang kami pandu bersama teman-teman dari PUPR adalah wujud nyata pemerintah hadir dalam membangkitkan ekonomi masyarakat," kata Sandiaga.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda; Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Kementerian PUPR, Hujurat; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Erick Aldrin Singarimbun; Kepala Satker Penyediaan Perumahan Sulut, Recky Lahote; PPK Swadaya dan RUK, Stanley Tangkere; Tenaga Ahli dan Akademisi Unsrat, Jefri Kingdangen; serta Kepala Desa Marinsow, Gabriel Tamasengge.

Sementara Menparekraf didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hari Santosa Sungkari; Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Hengky Manurung; Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi, Ahmad Rekotomo; Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Wawan Gunawan; serta Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu.

Saat ini, ada 289 homestay yang dibangun di Sulawesi Utara, 43 homestay di Bunaken dan 253 homestay usaha lima desa yang berada di Likupang yaitu di Desa Wisata Marinsow, Desa Pulisan, dan Desa Kinunang. Rumah Swadaya Masyarakat dibangun oleh Kementerian PUPR untuk menunjang amenitas di Destinasi Super Prioritas Likupang.

Menparekraf berupaya menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah rencana pengembangan KEK Likupang. Ke depan, Kemenparekraf akan melakukan pendampingan kepada pemilik homestay agar dapat meningkatkan kapasitas dan pelayanan.

"Saya hari ini di Desa Wisata Marinsow mencanangkan bahwa desa wisata akan menjadi program unggulan dalam membangkitkan ekonomi masyarakat di Likupang," ujarnya.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, optimistis keberadaan homestay akan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di Desa Wisata Marinsow dan sekitarnya, serta desa-desa lain yang sedang dikembangkan menjadi desa wisata.

"Kami berharap pandemi segera berakhir dan keberadaan homestay di sini benar-benar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Joune Ganda (WP/BS).

Senin, 01 Maret 2021

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

MUI : Perpres Miras Berpotensi Dapat Memicu Eksploitasi

SULUH POS ■ Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar yang dikutip dari Antara, Minggu 28 Febryari 2021.

Ia mengatakan aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat.

Peraturan tersebut, kata dia, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Perpres No 10 Tahun 2021 akan memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu. Miras oplosan, ilegal dan palsu dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres.

"Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," kata dia.

Ia mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata dia.

Senada, Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan regulasi miras nampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya,” kata dia. (ANT)


Minggu, 28 Februari 2021

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

SULUH POS ■ Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mendorong pemberdayaan petani tambak udang melalui koperasi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, Teten Masduki meminta agar tambak udang Bumi Dipasena agar turut serta mengembalikan kejayaannya melalui peningkatan produksi guna pulihkan ekonomi.

"Kawasan tambak udang Bumi Dipasena merupakan salah satu tambak udang yang terbesar, dan kita harus mengembalikan kejayaannya agar bisa membantu memulihkan perekonomian," tutur Teten Masduki, saat meninjau serta berdialog bersama Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung), di Tulang Bawang, Lampung, Sabtu (27/02/2021).

Teten mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kejayaan dan produktivitas tambak, yakni melalui pemberdayaan petambak  dengan bentuk koperasi.

"Di sini ada Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW) yang memiliki anggota sebanyak 5.530 Kepala Keluarga yang bergantung pada sektor tambak udang. Adanya perhimpunan ini dapat pula dikembangkan dengan membentuk  koperasi sehingga dapat membantu meningkatkan produksinya," kata Teten.

Menurut Teten, salah satu upaya untuk membangkitkan dan meningkatkan produksi dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui koperasi dan pembiayaan. "Pembiayaan ini juga penting dilakukan, kita menyediakan kemudahan dengan memberikan kemudahan kredit dengan bunga hanya 3 persen, namun semua harus bernaung dalam bentuk koperasi," ujar Teten.

Teten menjelaskan sinergisitas antar lembaga, masyarakat, pemerintah serta perusahaan dapat mendorong terbentuknya sistem produksi yang baik. "Saat ini kita dorong adanya kemitraan koperasi bagi petambak dengan penyediaan off taker (perusahaan penjamin), sehingga petambak tidak perlu memikirkan dimana harus menjual dan hanya fokus meningkatkan produksi," jelas Teten.

Diketahui usaha budidaya udang di kawasan Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan luas area 16.000 hektare dengan 8 kampung memiliki nilai produksi budidaya udang yang diperkirakan dapat mencapai 6 hingga 7 kuintal setiap sekali panen.

Pasalnya, seorang petambak dapat menghasilkan 1 ton hingga 3 ton dalam sehari, dengan jumlah pembiayaan pembudidayaan per orang dengan kisaran Rp30 juta hingga Rp 50 juta.

Permintaan udang khususnya jenis vaname sampai saat ini tergolong sangat tinggi terutama permintaan dari luar negeri. Indonesia membutuhkan devisa, salah satunya dengan udang karena permintaan pasar dunia tinggi sehingga hal ini menjadi prioritas kami. Tercatat tren kenaikan yg positif (21%) pada ekspor tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Target negara Indonesia menjadi negara penghasil udang nomor 3 di dunia, kini menduduki posisi nomor 5.

Potensi ini harus bisa dimaksimalkan dengan terus mencoba sistem pengembangan tambak udang rakyat. Korporitasasi petani, konsolidasi, dan kemitraan dengan perusahaan besar akan didorong. Di saat ini pun sudah ada contoh tambak udang di Muara Gembong dan diharapkan sistemnya bisa direplikasikan di Dipasena (Azwar/WP).

Selasa, 23 Februari 2021

Investor Saling Klaim Lahan Pariwisata Pantai Pinang, Begini Penjelasan BPN Kepulauan Selayar

Investor Saling Klaim Lahan Pariwisata Pantai Pinang, Begini Penjelasan BPN Kepulauan Selayar

SULUH POS ■ Lahan obyek wisata Pantai Pinang bagian pantai timur kabupaten Kepulauan Selayar yang diduga bermasalah batas lahan antar kedua pengusaha wisata dengan Mr. Jean Philippe Thomas atau sering disapa Mr. Jon diketahui sudah memiliki sertifikat hak bangunan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Selayar, Marzuki Mansur, ketika dihubungi diruang kerjanya kantor BPN, jl. Jend. Sudirman, Benteng, Selayar, pada Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya, kedua pengusaha tersebut saling mengklaim batas lahan dan saling melapor ke Polisi. 

Mr. Jon juga mengaku kesal atas urusan persyaratan lahan yang sampai saat ini belum kelar di kantor pertanahan.

Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Kepulauan Selayar, Marzuki Mansur menyebutkan sudah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan berlaku selama 30 Tahun yang masuk dalam lokasi Pariwisata Pantai Pinang, Kepulauan Selayar akan tetapi belum diketahui berapa luas lahan yang akan dimanfaatkan.

Menurut Marzuki Mansur, awalnya berkas pengurusan ke BPN atas nama orang asing, sehingga kami meminta untuk memperbaiki kembali berkas tersebut.

"Jika waktunya berlakunya telah habis dan ingin memperpanjang izin bangunan silahkan diurus kembali," jelas Kepala seksi Survey dan Pemetaan.

Ia menanggapi bahwa pengurusan kepemilikan lahan tidak diperbolehkan atas nama orang asing.

"Harusnya, atas nama kepemilikan lahan tersebut orang lokal atau pribumi. Kami meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi berkasnya, dan memasukan berkasnya belum lama ini dan kami sudah memprosesnya, tinggal menunggu waktu saja," ujar Marzuki. 

Marzuki Mansur sampaikan pula belum mengetahui kalau ada persoalan saling klaim batas antara dua Investor.

Dikatakan kalau ada saling klaim batas, harusnya mereka bisa bersurat ke kami di BPN, agar hal ini bisa dicarikan solusi.

"Hingga saat ini, saya belum tahu apakah lahan di kawasan pariwisata Pantai Pinang, sudah disurvey sebelum saya, soalnya saya masuk tahun 2020 sedangkan mereka mengurus sejak 2019," jelas Marzuki Mansur.

Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Kepulauan Selayar menyampaikan sangat mendukung program pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dalam memajukan sektor pariwisata, khusunya yang berkaitan dengan BPN. (Irwan/rls).



Senin, 22 Februari 2021

Daya Beli Anjlok, Pendapatan Pelaku UMKM Turun Drastis Hingga 80 persen

Daya Beli Anjlok, Pendapatan Pelaku UMKM Turun Drastis Hingga 80 persen

SULUH POS ■ Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 berdampak ke penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar). Omzet mereka anjlok. Tak sedikit pelaku UMKM gulung tikar.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, pendapatan pelaku UMKM menurun drastis hingga 80 persen saat pandemik COVID-19. 

"Dalam kondisi tersebut, ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," kata Kusmana dalam webinar bertajuk "Mendorong Pemulihan Ekonomi Umat dalam Skema Kebijakan Ekonomi Jawa Barat" kemarin. 

Berdasarkan data Dinas KUK Jabar, pelaku UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, 98 persennya merupakan usaha mikro dan kecil. 

Selain penurunan pendapatan, pandemik COVID-19 membuat harga bahan baku naik dan langka. Pelaku UMKM pun sulit mengakses permodalan. Hal itu menghambat rantai produksi dan distribusi barang. 

Kusmana menuturkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM. Tahap pertama adalah mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku.

"Kemudian membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, sampai program padat karya," ucapnya. 

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, peningkatan daya beli masyarakat amat krusial untuk membangkitkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. 

Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah berupaya meningkatkan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik kepada masyarakat umum, pekerja, maupun pelaku usaha mikro. 

"Selain dengan bansos, peningkatan daya beli masyarakat akan dilakukan dengan penyediaan lapangan kerja," tuturnya.

Selain melalui program pemerintah untuk memulihkan ekonomi, Ipong pun menekankan bahwa kolaborasi semua pihak amat krusial dalam membangkitkan UMKM maupun mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah. 

"Setiap insan Jabar sejatinya adalah pelaku pemulihan ekonomi. Dengan taat pada protokol kesehatan, masyarakat telah memberi kontribusi pada pemulihan ekonomi Jabar," ucapnya. 

Pelaku usaha mikro Ahmad Ari Andi mengatakan, untuk membangkitkan UMKM, pemerintah mesti berkolaborasi dengan komunitas dan segmen pasar. (Hms/Red)

© Copyright 2019 SULUHPOS.COM | PANDUAN MASA DEPAN | All Right Reserved