Personel Jajaran Kodim 0207/Simalungun Hadiri Musyawarah Pemutahiran Data DTKS Dan PRR APBD NAG. Thn 2024

Simalungun  |  Pemerintah telah menggulirkan berbagai program jaminan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sebagainya, Namun sayang di lapangan kita masih sering kali menemukan permasalahan tidak tepat sasarannya program-program tersebut. Sesungguhnya apabila kita memiliki data yang paling valid dan mutakhir terkait fakir miskin dan orang tidak mampu, tentunya permasalahan-permasalahan yang mencuat terkait distribusi dan penyaluran program jaminan sosial dapat diantisipasi.

Dalam kesempatan ini seperti yang dilakukan oleh Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 09/Tiga Balata jajaran Kodim 0207/Simalungun Serma Poltak Pakpahan turun kewilayah binaan untuk turut serta melaksanakan kegiatan menghadiri undangan Musyawarah Pemutahiran Data DTKS dan Pembahasan Rancangan Rancangan APBD NAG. Tahun 2024, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Kantor Pangulu Nagori Bandar Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaen Simalungun, Kamis (28/03/2024).

Dalam pelaskanaan kegiatan menghadiri undangan Musyawarah Pemutahiran Data DTKS dan Pembahasan Rancangan Rancangan APBD NAG. Tahun 2024 tersebut turut serta dihadiri oleh, Camat Dolok Panribuan Bapak Nopen Sijabat M si, Kasi PMN Kecamatan Dolok Panribuan Bapak Jogi Siburian SH, Pangulu Bandar Dolok Bapak Papar Gultom, Babinsa Serma Poltak Pakpahan, Bhabinkamtibmas Aiptu RP Sidabalok, Bidan Desa Ibu Febrian Hutahayan S keb Bdn, Pendamping Desa Bapak E Nainggolan dan seluruh Gamot.

Dengan turun kewilayah binaan untuk melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa khusus, mengenai perubahan penerimaan DTKS diwilayah binaan, dalam kegiatan tersebut Babinsa Serma Poltak Pakpahan berharap dalam perubahan data tidak saling tumpang tindih atau salah data. Pastikan data yang akan di masukkan benar-benar valid, kita ketahui Bersama bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi big data yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat, Namun pada faktanya tidak semua pemerintah daerah telah melakukan pemutakhiran data melalui proses verifikasi dan validasi sebagaimana mestinya, Untuk itu upaya perbaikan perlu kita dorong bersama dimulai dari komitmen kepala daerah dalam bentuk pemenuhan anggaran dan SDM yang memadai, sehingga proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berjenjang dan berlapis tersebut dapat terlaksana. Pungkasnya.