Danramil 03/LP Dan Anggota Kodim 0208/Asahan Monitoring Dalam Rangka Bangsit Setelah Pemilu di Kantor KPU dan Kantor Bawaslu

Batu Bara  |  Dalam menjaga Kamtibmas, sinergitas antara TNI dan Polri merupakan hal yang sangat penting. Sinergitas ini menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas guna memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Kebersamaan dan kekompakan antara Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlihat saat keduanya menyambangi beberapa kantor KPU dan Bawaslu.

Dalam kesempatan ini seperti yang dilakukan oleh Komandan Koramil (Danramil) 03/Lima Puluh Kapten inf Kataras Surbakti beserta Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 03/Lima Puluh jajaran Kodim 0208/Asahan turut serta melaksanakan Monitoring dalam rangka Bangsit setelah Pemilu, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Kantor KPU dan Kantor Bawaslu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Sabtu (02/03/2024).

Personel Koramil 03/LP bersama Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak dari kerja sama tersebut, yang secara bersama-sama bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, Danramil menyampaikan bahwa berbagai permasalahan Kamtibmas, sinergi antara TNI dan Polri menjadi kunci dalam penanganan gangguan kamtibmas di masyarakat. Beliau juga tidak lupa memberikan imbauan kepada warga agar bersama-sama menjaga situasi dan kondusifitas kamtibmas, terutama setelah Paska pemilu serentak tahun 2024. “Diharapkan sinergi ini dapat terjalin dengan baik dalam pentahapan pemilu 2024 agar terciptanya Pemilu yang aman, damai dan kondusif,” pungkasnya.

Kemudian disampaikan kepada personil pengamanan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, hindari pelanggaran sekecil apapun dan melaporkan perkembangan situasi kepada padal nya masing-masing sehingga apabila terjadi hal-hal sekecil apapun yang dapat berpotensi terjadi gangguan kamtibmas dapat segera ditangani dengan cepat. Hasil pada pelaksana kegiatan tersebut bahwa saat ini KPU dan BAWASLU masih melaksanakan kegiatannya seperti biasa serta tidak ditemukannya gangguan ataupun kendala yang dapat menghambat kegiatan pada pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.