Rapat Musyawarah Forum Konsultasi Publik Oleh Badan Pusat Statistik Dihadiri Personel Jajaran Kodim 0208/Asahan

Asahan  |  Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan puncak dari kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2023. Melaluai FKP akan diperoleh kesepakatan tentang kelompok kesejahteraan keluarga pendataan awal Regsosek, dalam kesempatan ini seperti yang dilakukan oleh Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 08/Pulau Buaya jajaran Kodim 0208/Asahan Sertu Faisal Lubis turun kewilayah binaan untuk turut serta melaksanakan kegiatan Musyawarah Forum Konsultasi Publik yang di laksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Asahan, pendataan awal Regsosek (satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat) di Kabupaten Asahan, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Balai Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Jumat (05/05/2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Forum Konsultasi Publik yang di laksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Asahan dengan tema pendataan awal resgosek yg bertujuan untuk satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan mayarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai aspek pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan dll dihadri kedua diwilayah tersebut.

Kegiatan Musyawarah Forum Konsultasi Publik yang di laksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Asahan yang dilaksanakan tersebut turut serta dihadiri oleh, Bapak Aidil Izhar Nasution (Asisten Pasilitator PNS BPS), Bapak Rahman (Pasilitator), Pelda Rinto (Babinpotmar), Ibu Nurul (Operator), Seluruh Kepala Dusun Bagan Baru dan Bapak Pendi Munthe (Tokoh Agama).

Dalam negara demokrasi pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan sebuah keniscayaan, Pemerintah harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan melalui partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. FKP adalah finalisasi dari kegiatan pendataan awal REGSOSEK 2023 yang akan dilakukan validasi silang antara hasil pengolah dengan pengetahuan masyarakat,muntuk kemudian di putuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, terangnya.