Personel Jajaran Kodim 0207/Simalungun Hadiri Kegiatan Koordinasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi (Regsosek)

Simalungun  |  Kegiatan FKP ini sangat penting sebagai lanjutan dari pendataan awal regsosek yang telah dilakukan. Oleh karena itu saya minta kepada para lurah untuk mendukung penuh kegiatan ini karena berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan, dalam kesempatan ini seperti yang dilakukan oleh Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 10/Tanah Jawa jajaran Kodim 0207/Simalungun Serda Oloan Pangaribuan turun kewilayah binaan untuk melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penataan Awal Registrasi (Regsosek) Tahun 2023, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Balai Pertemuan Harungguan Kantor Nagori Mariah Hombang Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun, Selasa (02/05/2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penataan Awal Registrasi (Regsosek) Tahun 2023 tersebut turut serta dihadiri oleh, Pj Pangulu Nagori Mariah Hombang Bapak L Manik, Kasilator Forum Konsultasi Publik Kabupaten Simalungun Bapak Sahat Sidabalok, Babinkamtibmas Aipda Vonsa Tp Bolon SH, Babinsa koramil 10/TJ Serda Oloan Pangaribuan, Tokoh Adat Nagori Mariah Hombang Bapak Edison Aritonang, Tokoh Agama Nagori Mariah Hombang Bapak Samson Manurung, Ketua Maujana Nagori Mariah Hombang Bapak Hotlian Simamora dan Para Gamot Se-Nagori Mariah Hombang.

Pada kesempatan tersebut Babinsa Serda Oloan Pangaribuan mengungkapkan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan lanjutan dari kegiatan pendataan awal regsosek yang telah dilakukan BPS Simalungun pada 2022 lalu, permasalahan saat ini tidak hanya pengentasan kemiskinan akan tetapi juga mengatasi munculnya kemiskinan ekstrem, karena itu Pemerintah Kabupaten Simalungun memerlukan data terintegrasi dan akuntabel dari kegiatan ini sebagai penentu arah kebijakan dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. “Saya yakin data yang dihasilkan nanti akan sangat berguna bagi Pemkab Simalungun, output dari kegiatan ini nantinya akan digunakan sebagai basis data Nasional yang terpadu dan terintegrasi,” terangnya.

Data yang diperoleh kemudian diolah yang selanjutnya akan diverifikasi dan didiskusikan melalui FKP di masing-masing kelurahan dengan melibatkan Ketua RW, Ketua RT, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat setempat dengan Lurah sebagai Fasilitator, dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Saya harapkan kerjasama dan kolaborasi semua pihak baik dari Pemko, BPS, TNI, Polri dan masyarakat untuk menyukseskan FKP regsosek ini sehingga hasilnya dapat dipertanggujawabkan dan akuntabel,” pungkasnya.