Musyawarah Desa (Musdes) Turut Serta Dihadiri Personel Jajaran Kodim 0208/Asahan

Asahan  |  Dalam rangka mendukung program pemerintah diwilayah binaan, dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 13/Buntu Pane jajaran Kodim 0208/Asahan Serda Ponimin turut serta menghadiri Musyawarah Sosialisasi tentang Perlombaan Kebersihan Antar Dusun dan Desa SE Kecamatan Tinggi Raja, bersama dengan Ketua Tim Penilai Dari Kecamatan Ibu Lia Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bidan Desa dari Puskesmas Tinggi Raja ibu Neni Kumala Asrina sari Amd.Keb, Bapak Kadus Sedesa Tinggi Raja dan Ibu2 PKK Desa Tinggi Raja, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Jumat (24/02/2023).

Menurut Babinsa Serda Ponimin pendataan DTKS di titik beratkan kepada masyarakat keluarga miskin yang sesuai dengan syarat ketentuan peraturan yang di keluarkan pemerintah guna menghindari data yang tidak tepat, ujar Babinsa. Babinsa juga menghimbau agar pendataan validasi atau verifikasi data agar objektif, jangan ada warga yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan, hal ini sudah menyalahi aturan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisi. Babinsa juga menyarankan untuk dilakukan pemasangan stiker di rumah warga penerima bantuan, yang tujuannya bantuan tersebut tepat sasaran.

Menurut Kepala Desa, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini nanti sebagai dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran berdasarkan hasil rapat ini diputuskan bahwa seluruh Kadus Desa memasukkan Data DTKS dan melaporkan ke Kaur Desa untuk di input dan setelah valit data Tersebut akan di kirim online ke Dinas Sosial.

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah, Pada kesempatan tersebut Babinsa dengan menghadiri Rapat Musdes (Musyawarah Desa) tersebut, Babinsa mengungkapkan pendataan DTKS di Titik beratkan kepada Masyarakat keluarga Kurang Mampu yang sesuai dengan Syarat ketentuan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah guna menghindari Data yang tidak tepat. “Selaku Babinsa juga Menghimbau agar Pendataan Validasi atau Verifikasi Data agar Objektif, jangan ada Warga yang sudah Mampu masih mendapatkan Bantuan. “Karena Hal ini sudah menyalahi Aturan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.” Ungkap Babinsa Serda Ponimin.