Dalam Rangka Musyawarah Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Turut Serta Dihadiri Personel Jajaran Kodim 0207/Simalungun

Simalungun  |  Sebelum Pandemi Covid-19 pemerintah telah menggulirkan berbagai program jaminan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sebagainya, Namun sayang di lapangan kita masih sering kali menemukan permasalahan tidak tepat sasarannya program-program tersebut. Sesungguhnya apabila kita memiliki data yang paling valid dan mutakhir terkait fakir miskin dan orang tidak mampu, tentunya permasalahan-permasalahan yang mencuat terkait distribusi dan penyaluran program jaminan sosial dapat diantisipasi.

Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 14/Raya jajaran Kodim 0207/Simalungun Sertu Abdullah turun kewilayah desa binaan untuk turut serta melaksanakan kegiatan menghadiri musyawarah validasi data terpadu kesejahteraan sosial bersama dengan Lurah Pematang Raya Jon Sarwedy Purba, Babinsa Sertu Abdullah, Babinkamtibmas Aipda Joni S Purba, Perwakilan LPM Irvan J Saragih, Kepala Lingkungan dan Tokoh masyarakat, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Aula Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten SImalungun, Selasa (19/04/2022).

Kegiatan Musyawarah Kelurahan Verifikasi dan Validasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dengan diselenggarakanya kegiatan ini diharapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data warga Kelurahan Kassi yang berhak menerima bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun benar-benar tepat sasaran, Sehingga data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, oleh karena perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Seperti kita ketahui Bersama bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi big data yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat, Namun pada faktanya tidak semua pemerintah daerah telah melakukan pemutakhiran data melalui proses verifikasi dan validasi sebagaimana mestinya, Untuk itu upaya perbaikan perlu kita dorong bersama dimulai dari komitmen kepala daerah dalam bentuk pemenuhan anggaran dan SDM yang memadai, sehingga proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berjenjang dan berlapis tersebut dapat terlaksana”. Pungkas Sertu Abdullah.